
KabarMakassar.com — Kabupaten Maros terus memperkuat langkah strategis dalam memperluas akses keuangan melalui sinergi lintas instansi.
Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros yang baru-baru ini diselenggarakan.
Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi program kerja tahun 2024 sekaligus perumusan strategi untuk tahun 2025.
Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD Kabupaten Maros ini menyoroti pentingnya inklusi keuangan sebagai pilar penguatan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Maros, A. Mue’tazim Mansyur, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi keuangan inklusif melalui berbagai program prioritas yang telah dirancang untuk tahun depan.
Beberapa program yang menjadi fokus kerja TPAKD pada 2025 antara lain pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah, fasilitasi akses keuangan bagi UMKM binaan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, hingga pembentukan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan melalui program Desa Ketahanan Pangan.
Upaya memperkuat budaya menabung sejak dini pun ditekankan lewat program “Satu Rekening Satu Pelajar” atau One Student One Account (OSOA).
Tak hanya itu, percepatan akses keuangan juga akan didorong melalui digitalisasi layanan keuangan seperti penggunaan QRIS, serta pemanfaatan produk pasar modal yang menjadi bagian dari program tematik nasional 2025.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Arif Machfoed, turut hadir dalam rakor tersebut dan memaparkan data terkini sektor keuangan di Kabupaten Maros.
Ia menyampaikan bahwa meskipun tantangan ekonomi global masih membayangi, perekonomian Maros tetap tumbuh sebesar 3,79% pada tahun 2024.
“Data hingga Februari 2025 mencatat total aset perbankan di Maros tumbuh 2,58% secara tahunan menjadi Rp3,16 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat 2,45% menjadi Rp3,19 triliun,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (01/05).
Kinerja ini,lanjutnya, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap sektor jasa keuangan.
Penyaluran kredit di Maros sebagian besar mengalir ke sektor-sektor produktif seperti perdagangan (53,10%), pertanian (19,95%), dan jasa kemasyarakatan (7,58%), menandakan intermediasi keuangan yang sejalan dengan sektor riil.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan mencapai Rp131 miliar kepada 2.363 debitur, mencerminkan dukungan kuat terhadap pelaku UMKM di daerah tersebut.
Menambah konteks makro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros turut memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp28,62 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp14,75 triliun.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama: transportasi dan pergudangan (40,92%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,79%), serta industri pengolahan (14,79%).
Dengan fondasi ekonomi yang beragam, TPAKD Maros diharapkan mampu melahirkan berbagai program inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa strategi inklusi keuangan di Kabupaten Maros tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga terimplementasi secara nyata demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.