Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi menyatakan komitmennya dalam upaya mengatasi stunting serta penanganan anak putus sekolah.
Fatmawati menegaskan, seluruh gaji bulanan yang diperolehnya akan disumbangkan untuk program penurunan angka stunting juga menekan jumlah anak putus sekolah di Sulsel.
Hal tersebut disampaikan langsung dalam acara Semarak Hari Kartini Tahun 2025 yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/04).
“Saya nyatakan hari ini, gaji saya setiap bulan saya peruntukkan untuk mengatasi penurunan angka stunting di Sulsel dan juga menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak sekolah,” paparnya.
Ia menyebut jika peringatan Hari Kartini harus menjadi refleksi nyata terhadap perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan peran strategis perempuan.
Saat ini, kata Fatmawati, banyak posisi penting diisi oleh perempuan di Sulsel, termasuk dirinya sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama, Ketua DPRD Provinsi, juga kepala dan wakil kepala daerah perempuan.
Tetapi, ia menilai keberadaan perempuan sebagai pemimpin harus memberi dampak yang positif bagi masyarakat agar tidak sekadar menjadi simbolik belaka.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberi outcome yang nyata, memberi manfaat. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkan untuk menebar manfaat,” jelasnya.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel tersebut mengajak seluruh ketua PKK di kabupaten/kota untuk berkolaborasi dan menyuplai data akurat terkait kondisi stunting di daerah masing-masing.
Ia mengatakan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan melakukan intervensi langsung selama tiga bulan kedepan di 502 lokus desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Sulsel.
“Mari kita saling berpegangan tangan, saling bahu-membahu. Saya yakin dan percaya kehadiran kita semua di sini dengan kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai target penurunan stunting,” imbuhnya.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting turut dibahas oleh Fatmawati. Ia menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pendidikan dan rumah ibadah.
Oleh sebab itu, ia menuturkan telah berdiskusi dengan Gubernur untuk merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberi sanksi tegas bagi pelaku kekerasan, terkhususnya di sekolah.
“Apabila pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada maaf untuk pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, menekankan pentingnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.
“Para ibu agar tidak asal menitipkan anak kepada sembarang orang, karena pengasuhan yang keliru dapat berdampak pada tumbuh kembang anak,” ucapnya.
Ia turut menyoroti sejumlah daerah dimana para orang tua enggan memberikan imunisasi untuk anaknya.
Naoemi mendorong agar imunisasi dasar lengkap dapat terus digalakkan dan mengajak seluruh PKK untuk aktif mendukung edukasi kesehatan di seluruh Sulsel.
