Ilustrasi Kantor Gubernur Sulsel (Dok: KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Torehan positif kembali diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Terbaru, terkait capaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan hasil evaluasi dimana Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.
Diektahui, nilai indeks naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat memuaskan pada tahun 2024.
Menteri PAN-RB secara langsung menyerahkan apresiasi kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Jakarta pada Rabu (30/04).
Hal tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah, dengan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64 persen pada tahun 2024. Sementara pada Reformasi Birokrasi General, peningkatan signifikan pada capaian penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5), Indeks SPBE (3,94) dan Arsiteketur SPBE (Level 3).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin menyampaikan jika peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel, perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di pemprov. sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ucapnya.
Prestasi tersebut, kata Bustanul, tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” jelasnya.
Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kedepannya, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital serta pengentasan kemiskinan.
