Wali Kota Makassar saat Menyampaikan LKPJ 2025 dalam Rapat Paripurna (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), membeberkan capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan menyoroti realisasi keuangan daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 98,87 persen dan belanja daerah sebesar 85,10 persen.
Penyampaian LKPJ tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di DPRD Kota Makassar, di ruang Sipakatau Lantai II Balaikota Makassar, Rabu (15/04).
Penyampaian tersebut sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD.
“Dengan realisasi PAD mencapai 98,87 persen dan belanja daerah sebesar 85,10 persen berdasarkan laporan unaudited per 31 Desember 2025,” ujar Appi.
Ia menegaskan, LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah kepada publik atas jalannya pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini merupakan komitmen kami untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD 2025,” tegasnya.
Appi menjelaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan telah berjalan di berbagai sektor, mencakup urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketenteraman dan sosial.
Selain itu, sektor non-pelayanan dasar seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga perhubungan juga menjadi bagian dari fokus kinerja pemerintah.
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meski diakui masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi serapan anggaran.
“Secara umum program dan kegiatan telah terlaksana, meskipun masih ada tantangan yang memengaruhi realisasi anggaran,” katanya.
Appi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebut, laporan yang disampaikan menjadi dasar evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki kinerja ke depan.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional dan responsif,” jelasnya.
Sejumlah catatan dari DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ turut menjadi sorotan. Pemerintah kota, kata Munafri, akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan perbaikan.
“Rekomendasi DPRD harus kita sikapi secara konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar laporan, tetapi ruang evaluasi agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, memaparkan aktivitas kelembagaan DPRD sepanjang 2025. Ia menyebut DPRD aktif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui berbagai agenda rapat dan kegiatan kedewanan.
“Sepanjang 2025, DPRD melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk rapat paripurna, rapat pimpinan, hingga rapat alat kelengkapan dewan,” ungkapnya.
DPRD juga mencatat capaian legislasi berupa sembilan peraturan daerah, serta ratusan kegiatan kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat.
