Oleh: Dawita Rama Mantan Ketua PMKRI Cabang Makassar Periode 2023/2024
KabarMakassar.com — Setiap kali Hari Kartini tiba, ruang publik kembali dipenuhi narasi yang seragam. Nama Raden Ajeng Kartini dikutip dengan penuh penghormatan, media sosial dipadati ucapan selamat, dan berbagai institusi berlomba menampilkan simbol-simbol penghargaan terhadap perempuan.
Sekilas, semua ini tampak sebagai bentuk penghormatan yang layak. Namun di balik gegap gempita tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar apakah kita benar-benar melanjutkan perjuangan Kartini, atau sekedar merayakannya dalam bentuk yang paling aman tanpa harus mengubah apa pun?
Kartini tidak hanya berbicara tentang akses pendidikan bagi perempuan. Ia menggugat cara berpikir zamannya tentang ketidakadilan yang dianggap wajar, tentang batasan yang dibungkus sebagai norma, dan tentang sistem yang secara halus menempatkan perempuan di posisi subordinat. Semangatnya bukan hanya soal kesempatan, tetapi soal keberanian untuk merombak struktur yang tidak adil.
Lebih dari satu abad setelah itu, kita hidup dalam realitas yang tampak jauh lebih maju. Perempuan Indonesia kini hadir di berbagai sektor strategis dalam dunia pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga ruang-ruang kepemimpinan. S
ecara statistik, kemajuan ini nyata. Proporsi perempuan dalam posisi manajerial terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menunjukkan tren yang positif. Bahkan dalam birokrasi, jumlah perempuan telah melampaui laki-laki.
Namun, kemajuan tersebut menyimpan paradoks yang tidak bisa diabaikan. Semakin tinggi posisi yang dilihat, semakin kecil representasi perempuan yang ditemukan. Mereka hadir dalam jumlah besar di tingkat pelaksana, tetapi jauh lebih sedikit di tingkat pengambil keputusan. Di sinilah terlihat bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar akses, melainkan distribusi kekuasaan.
Dalam ranah politik, ironi ini bahkan lebih gamblang. Perempuan merupakan bagian besar dari pemilih aktif dalam setiap pemilihan umum. Mereka memiliki peran signifikan dalam menentukan hasil demokrasi.
Namun ketika hasil itu diterjemahkan ke dalam struktur kekuasaan, keterwakilan perempuan tetap tertinggal. Kursi parlemen, posisi strategis partai, hingga jabatan publik tingkat tinggi masih didominasi oleh laki-laki.
Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak otomatis melahirkan keadilan substantif. Hak untuk memilih memang telah dimiliki, tetapi hak untuk benar-benar terwakili belum sepenuhnya terwujud.
Yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa ketimpangan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Ia tidak lagi muncul sebagai larangan eksplisit, tetapi beroperasi melalui norma sosial, ekspektasi budaya, dan bias yang sering kali tidak disadari.
Perempuan yang menunjukkan ketegasan kerap dianggap terlalu agresif. Mereka yang vokal dinilai berlebihan. Ambisi perempuan sering kali dipertanyakan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus dibatasi.
Sebaliknya, karakter yang sama pada laki-laki justru dirayakan sebagai kualitas kepemimpinan. Di sinilah standar ganda bekerja secara halus tetapi konsisten, membentuk persepsi publik dan pada akhirnya memengaruhi peluang perempuan untuk berkembang.
Lebih jauh lagi, kita juga masih melihat kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan peran berdasarkan gender. Perempuan sering kali diharapkan untuk tetap berada dalam batas-batas tertentu, bahkan ketika mereka telah membuktikan kapasitasnya di luar batas tersebut. Dalam banyak kasus, keberhasilan perempuan justru dianggap sebagai pengecualian, bukan sebagai sesuatu yang wajar.
Cara pandang semacam ini berbahaya, karena secara tidak langsung memperkuat asumsi bahwa posisi utama tetap milik laki-laki, sementara perempuan harus terus membuktikan dirinya untuk bisa diterima.
Ironinya, semua ini terjadi di tengah narasi besar tentang kesetaraan yang terus digaungkan. Kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tentang inklusivitas, dan tentang keadilan gender.
Namun dalam praktiknya, perubahan yang terjadi sering kali bersifat simbolik cukup untuk ditampilkan, tetapi belum cukup untuk mengubah struktur secara mendasar.
Inilah yang dapat disebut sebagai ilusi kesetaraan kondisi di mana kemajuan terlihat di permukaan, tetapi ketimpangan tetap bertahan di dalam.
Dalam konteks ini, peringatan Hari Kartini berisiko terjebak menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna kritisnya. Ia menjadi ruang perayaan yang nyaman, tanpa diiringi refleksi yang jujur. Kita merasa telah menghormati Kartini, padahal mungkin kita belum sepenuhnya memahami apalagi melanjutkan perjuangannya.
Padahal, jika semangat Kartini benar-benar ingin dihidupkan, maka yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar perayaan, melainkan keberanian untuk mengoreksi diri. Mengakui bahwa kesetaraan belum sepenuhnya tercapai bukanlah bentuk pesimisme, melainkan langkah awal menuju perubahan yang lebih jujur dan berkelanjutan.
Perubahan itu tentu tidak bisa dibebankan hanya kepada perempuan. Ia membutuhkan keterlibatan semua pihak laki-laki dan perempuan dalam membangun sistem yang lebih adil. Kolaborasi yang sejati hanya mungkin terjadi ketika tidak ada pihak yang ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah sejak awal.
Membuka ruang yang setara bukan berarti memberikan keistimewaan, tetapi memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Ini mencakup akses terhadap ersamaan, peluang dalam dunia kerja, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
Lebih dari itu, perubahan juga harus menyentuh cara pandang. Selama bias dan stereotip masih dipertahankan, maka kebijakan sebaik apa pun akan sulit menghasilkan dampak yang maksimal. Kesetaraan tidak hanya soal struktur, tetapi juga soal budaya.
Di sinilah tantangan terbesar berada, bagaimana mengubah sesuatu yang telah dianggap normal selama bertahun-tahun. Namun justru di titik inilah semangat Kartini menemukan relevansinya. Ia tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap tidak bisa diubah.
Karena itu, semangat Kartini hari ini seharusnya tidak dimaknai sebagai sesuatu yang selesai, melainkan sebagai proses yang terus berjalan. Ia menuntut konsistensi, bukan sekadar perayaan. Ia membutuhkan keberanian, bukan sekedar pengakuan.
Semangat ini tidak boleh dibiarkan luntur tidak oleh waktu, tidak oleh kebiasaan, dan tidak oleh rasa puas yang terlalu dini. Ia harus terus dirawat dalam tindakan nyata dalam kebijakan yang lebih adil, dalam ruang yang lebih terbuka, dan dalam sikap yang lebih inklusif.
Jika tidak, maka kita akan terus berada dalam siklus yang samame rayakan Kartini setiap tahun, tanpa benar-benar bergerak lebih jauh dari tempat kita berdiri hari ini.
Pada akhirnya, cara paling jujur untuk menghormati Kartini bukanlah dengan mengulang ersama, tetapi dengan melanjutkan keberaniannya. Bukan dengan sekedar mengenang perjuangannya, tetapi dengan memastikan bahwa perjuangan itu tetap hidup dalam realitas yang kita bangun ersama.
Dan mungkin, refleksi paling penting dalam memperingati Hari Kartini adalah ini, apakah kita benar-benar sedang bergerak menuju kesetaraan, atau hanya semakin mahir merayakan ilusi tentangnya.
