Penertiban PKL di Jalan Sunu Tallo (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kecamatan Tallo mulai menertibkan puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama bertahun-tahun menguasai trotoar dan saluran drainase.
Penertiban difokuskan di sepanjang Jalan Sunu dan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum.
Camat Tallo, Andi Husni, menegaskan langkah tersebut bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga bagian dari penataan kota agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
“Sebanyak 27 lapak PKL kami tertibkan yang tersebar di tiga kelurahan. Ini bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum,” ujarnya, Rabu (15/04).
Penertiban menyasar tiga wilayah, yakni Kelurahan Kalukuang, Lembo, dan Suangga. Di Kalukuang, sedikitnya tujuh lapak ditindak, termasuk warung kopi yang berdiri di atas drainase di Jalan Datuk Patimang. Sementara di Lembo terdapat lima lapak, dan di Suangga sebanyak 15 lapak, sebagian besar berupa bangunan semi permanen yang menutup trotoar.
Lapak-lapak tersebut diketahui telah berdiri hingga tujuh tahun dan memanfaatkan ruang publik yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki serta saluran air.
Meski demikian, proses penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan lebih dulu melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
“Kami kedepankan dialog. Bahkan sebagian pedagang membongkar sendiri lapaknya tanpa perlu tindakan represif,” kata Husni.
Ia memastikan seluruh proses berjalan aman dan kondusif tanpa adanya perlawanan dari para pedagang. Pemerintah juga meminta lurah setempat melakukan pengawasan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan.
Selain lapak PKL, tim gabungan juga menyasar sejumlah usaha yang dinilai melanggar ketertiban umum, termasuk penempatan tangki usaha di sepanjang Jalan Teuku Umar yang menutup trotoar dan drainase.
“Tangki-tangki itu bukan hanya merusak estetika, tapi juga bisa menghambat aliran air dan memicu genangan. Ini yang kami bersihkan,” tegasnya.
Penertiban juga menyentuh Warkop Momoyo di Jalan Datuk Patimang yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Lokasi tersebut dibersihkan sebagai bagian dari rangkaian penataan kawasan.
“Kami lanjutkan penertiban di lokasi yang sempat viral. Sekaligus dilakukan pembersihan,” tambah Husni.
Ke depan, penertiban akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Kelurahan Kaluku Bodoa yang menjadi target berikutnya dengan sekitar lima lapak penjual kayu yang dinilai melanggar tata ruang.
Pemerintah Kecamatan Tallo juga menyiapkan opsi relokasi bagi pedagang terdampak. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan pusat kuliner di kawasan Lakkang, tepatnya di belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa.
“Kami siapkan konsep relokasi ke pusat kuliner. Tapi masih menunggu petunjuk pimpinan terkait perizinan,” jelasnya.
Andi Husni menegaskan penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan akan terus berlanjut hingga seluruh pelanggaran di wilayah Tallo dapat ditata sesuai aturan.
“Kami tidak ingin dianggap tebang pilih. Semua lapak yang melanggar akan ditertibkan secara bertahap,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan ruang publik kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dan keindahan kota.
“Ruang publik bukan untuk kepentingan pribadi. Ini harus dijaga bersama demi kepentingan umum,” tukasnya.
