2 hours ago
4
JOGJA— Momentum Hari Pendidikan Nasional pada Mei 2026 diwarnai temuan memprihatinkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 13.669 anak usia sekolah tercatat tidak bersekolah dengan berbagai alasan.
Anggota Pansus LKPJ Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, meminta pemerintah daerah se-DIY segera mengambil langkah cepat dan tepat agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh hak pendidikan.
“Ini kabar dan fakta yang membuat kita prihatin. Menyedihkan terjadi di kota pendidikan ada data sebanyak 13.669 anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya,” kata Eko, Kamis (7/5/2026).
Ribuan Anak Tidak Sekolah di Seluruh DIY
Berdasarkan data yang disampaikan Eko Suwanto, jumlah anak tidak sekolah tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY.
Rinciannya meliputi:
- Bantul: 3.727 anak
- Sleman: 3.259 anak
- Gunungkidul: 3.429 anak
- Kulonprogo: 1.470 anak
- Yogyakarta: 1.784 anak
Dari total tersebut, sebanyak 8.066 anak sudah terverifikasi, sedangkan 5.603 lainnya masih dalam proses verifikasi data.
Menurut Eko, pemerintah perlu segera menghadirkan kebijakan afirmatif untuk memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi.
“Kita jelas mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikannya,” ujarnya.
Anggaran BOSDA DIY Turun
Eko juga menyoroti penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY pada 2026.
Ia menyebut total anggaran BOSDA DIY turun sebesar Rp9,29 miliar, dari Rp206 miliar pada 2025 menjadi Rp196,7 miliar pada 2026.
Penurunan terjadi pada sejumlah pos bantuan pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap akses pendidikan masyarakat.
“Kita ke depan mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi,” katanya.
Minta Pemda dan Pusat Bergerak Bersama
Eko Suwanto meminta Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota segera melakukan konsolidasi untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Ia juga mendorong pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan serta membuka dukungan melalui CSR dan beasiswa swasta.
“Prinsipnya negara harus hadir menterjemahkan perintah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain pemerintah, Eko juga meminta orang tua terus memberi motivasi kepada anak agar tetap bersekolah.
“Prinsipnya anak sekolah itu hak asasi dan negara wajib memenuhi hak asasi anak-anak kita,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
