2 hours ago
2
Harianjogja.com, JAKARTA— Anggaran pendidikan Indonesia pada 2027 ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp820,9 triliun. Nilai tersebut naik 13,9% atau sekitar Rp100 triliun dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun, tetapi alokasi tersebut masih mencakup Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Besarnya anggaran pendidikan Indonesia menjadi perhatian jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data Our World in Data yang bersumber dari UNESCO Institute for Statistics 2025, rasio anggaran pendidikan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 1,3%.
Angka tersebut termasuk rendah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara. Timor Leste tercatat memiliki rasio anggaran pendidikan terhadap PDB sebesar 5,2%, Brunei Darussalam 4,4%, Filipina 4%, Malaysia 3,5%, Vietnam 2,9%, Thailand 2,5%, Singapura 2,2%, Kamboja 2,2%, Myanmar 2%, dan Laos 1,2%.
Jika menggunakan anggaran pendidikan Indonesia 2027 sebesar Rp820,9 triliun dan proyeksi PDB Indonesia 2027, rasionya menjadi sekitar 3,04% dari PDB.
Anggaran Pendidikan RI Terus Naik
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan anggaran pendidikan 2027 tersebut dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan TA 2027, Jumat (14/8/2026).
Kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, anggarannya tercatat Rp513,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp569,1 triliun pada 2024 dan Rp656,6 triliun pada 2025.
Untuk 2027, anggaran pendidikan akan didistribusikan melalui tiga skema. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memperoleh Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp277,1 triliun, sedangkan pembiayaan mencapai Rp53,0 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk berbagai program pendidikan dan dukungan bagi peserta didik, guru, serta pembangunan sarana pendidikan.
Target realisasi anggaran pendidikan 2027 antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
Anggaran tersebut juga mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta renovasi sekolah dan madrasah dengan target 12.215 satuan pendidikan.
Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disiapkan untuk 54,2 juta siswa, sedangkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD ditujukan bagi 6,3 juta peserta didik.
Alokasi lainnya mencakup TPG ASN Daerah untuk 1,7 juta guru di daerah, tambahan penghasilan guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 148 museum dan taman budaya, serta Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Anggaran Pendidikan dan Ketentuan 20%
Alokasi Rp820,9 triliun tersebut memenuhi ketentuan mandatory spending, yakni kebijakan belanja yang secara hukum wajib dianggarkan negara karena diatur oleh undang-undang atau konstitusi.
Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49. Negara diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dalam RAPBN 2027, total pagu belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp820,9 triliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan.
Namun, Rp240 triliun dari anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk program MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan dana MBG Rp240 triliun tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah masih melakukan refocusing anggaran atau peninjauan ulang untuk memilah program yang dianggap lebih krusial.
MK Minta Anggaran MBG Dipisahkan
Persoalan penggabungan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) dan lima Pemohon perseorangan yang menguji penjelasan Pasal 22 ayat 3 UU APBN Tahun 2026. Ketentuan tersebut mengatur MBG masuk dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.
MK menegaskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat 2028.
Mahkamah menekankan MBG hanya sah dibiayai dari anggaran pendidikan khusus untuk APBN 2026. Artinya, untuk APBN 2027 yang sedang dalam proses penyusunan, anggaran MBG masih tetap menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Putusan tersebut berlaku selama tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
Meski demikian, dalam pemaparan RAPBN 2027, dana MBG masih tercatat menyatu dengan anggaran pendidikan.
Anggaran Makan Gratis RI Dibandingkan ASEAN
Besarnya alokasi MBG juga membuat anggaran program gizi atau makan gratis Indonesia terlihat menonjol jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN yang memiliki program serupa.
Pada awal peluncuran MBG pada 2025, alokasi dananya sekitar Rp71 triliun. Pada 2026, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp229 triliun yang dipangkas dari mulanya Rp229 triliun dengan alokasi awal Rp335 triliun. Untuk 2027, pemerintah mengusulkan anggaran MBG sebesar Rp240 triliun.
Malaysia, misalnya, telah menjalankan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) sejak 1979. Program tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang kurang mampu atau berasal dari keluarga berpendapatan rendah.
Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan alokasi RMT pada 2026 berkisar RM869 juta hingga RM870 juta atau sekitar Rp3,5 triliun.
Filipina juga mempunyai program makan bergizi gratis melalui School-Based Feeding Program (SBFP). Mengacu pada Department of Budget and Management (DBM) Filipina, anggaran program tersebut sekitar Rp7,44 triliun.
Thailand telah menginisiasi Thai School Lunch sejak 1992. Program tersebut menyediakan makan siang gratis bagi siswa TK, SD, hingga SMP.
Merujuk School Meals Case Study: Thailand (2025), setiap siswa memperoleh anggaran 22–36 baht atau sekitar Rp11.823–19.346 per hari selama 200 hari makan dalam satu tahun akademik. Nilainya setara sekitar Rp2,36 juta–3,87 juta per siswa setiap tahun.
Singapura memiliki MOE Financial Assistance Scheme (MOE FAS), yaitu program bantuan biaya pendidikan yang membebaskan biaya sekolah sekaligus memberikan subsidi perlengkapan, transportasi, dan makanan.
Program tersebut memberikan manfaat kepada 133.000 siswa setiap tahun. Penerima memperoleh tujuh kali makan per minggu untuk siswa SD dan 10 kali makan per minggu untuk siswa sekolah menengah, dengan nilai subsidi sekitar 4,10 dolar Singapura atau Rp57.000 per makan.
Di Laos, pemerintah menjalankan School Lunch Programme. Program tersebut memberikan dukungan makan sekolah sekitar 5.000 kip Laos per siswa dalam satu hari atau sekitar Rp3.950, seperti dilansir Khaosad Pathet Lao (KPL), kantor berita pemerintah Laos.
Kamboja memiliki Home-Grown School Feeding Programme (HGSFP), program pemberian makan sekolah yang telah diterima lebih dari 300.000 siswa.
Vietnam menerapkan kebijakan makan gratis bagi siswa SD dan SMP di wilayah komune perbatasan darat sebagaimana diatur dalam Decree No. 339/2025/ND-CP.
Sementara itu, Timor Leste memiliki program Merenda Eskolar, yakni program pemberian makanan atau gizi gratis di sekolah yang disalurkan kepada ratusan ribu anak.
Perbandingan tersebut menunjukkan posisi anggaran Indonesia yang berbeda antara sektor pendidikan dan program makan gratis. Di satu sisi, anggaran pendidikan Indonesia 2027 meningkat menjadi Rp820,9 triliun. Di sisi lain, Rp240 triliun di antaranya masih dialokasikan untuk MBG, sementara MK telah menegaskan pemisahan anggaran tersebut paling lambat 2028.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
