Sensus Ekonomi 2026 di DIY Gunakan AI, Ribuan Petugas Diterjunkan

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro Beskalan, Kota Jogja, pada Kamis (18/6/2026). - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat

JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan 4.082 petugas untuk mendata sekitar 606.000 pelaku usaha di DIY melalui Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan secara door to door hingga ke tingkat keluarga. Pendataan ini bahkan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan di lapangan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi pemanfaatan AI ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada data yang dikumpulkan. Teknologi kecerdasan buatan tersebut akan dengan cepat mendeteksi anomali pada data.

“Misalnya tidak mungkin anaknya lebih tua dari bapaknya, kalau bertanya ke keluarga. Atau tidak mungkin omzetnya jauh lebih rendah dari pengeluaran biayanya. Banyak yang kami gunakan untuk mencoba melakukan filter supaya kualitas datanya benar,” ujar Sonny saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro Beskalan, Kota Jogja, pada Kamis (18/6/2026).

Ia menambahkan metode sensus kali ini berbeda karena tidak hanya menyasar pelaku usaha formal, tetapi juga seluruh aktivitas ekonomi dalam rumah tangga. Pendataan dilakukan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memastikan cakupan lebih luas dibanding sensus sebelumnya.

“Kami menerjunkan 4.082 petugas di DIY untuk mencacah sekitar 606.000 pelaku usaha, di mana 596.000 di antaranya adalah UMKM,” paparnya.

Ia menjelaskan, DIY menjadi daerah yang menarik karena memiliki capaian indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Indonesia serta dikenal sebagai kota pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang kontribusinya akan dihitung dalam sensus ini.

“Kami akan menghitung kontribusi sektor pendidikan terhadap perekonomian di Yogyakarta, sebagaimana kami juga menghitung sektor unggulan lain di daerah berbeda,” katanya.

Sonny menambahkan, pertumbuhan ekonomi DIY pada 2025 mencapai 5,49% atau tertinggi di Pulau Jawa, sehingga pendataan ini penting untuk memotret struktur ekonomi secara lebih rinci. Ia juga menyebut banyak usaha yang belum terdata sebelumnya karena tidak memiliki label atau promosi, tetapi tetap berjalan di lingkungan rumah tangga.

“Sensus ini tidak hanya mencatat usaha, tetapi seluruh aktivitas ekonomi dalam keluarga, sehingga kami mohon masyarakat menerima petugas dengan terbuka,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih menegaskan sensus ini merupakan agenda strategis nasional untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi ekonomi. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami berharap masyarakat menerima petugas dengan baik, mengisi data dengan benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data akan terjaga,” katanya.

Adapun sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun untuk mendata seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menekankan hasilnya akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar karena ini akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke depan,” ujar Paku Alam.

Ia menambahkan, sebagai daerah yang bertumpu pada sektor jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM, DIY membutuhkan data yang akurat untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci agar sensus ini menghasilkan data yang berkualitas.(Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.