8 hours ago
5
Rektor UII, Profesor Fathul Wahid. - Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Universitas Islam Indonesia mengeluarkan kritik keras terhadap Pemerintah Republik Indonesia terkait serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, sekaligus sejumlah kebijakan domestik yang dinilai dapat melemahkan kedaulatan dan hak warga negara.
Rektor UII, Profesor Fathul Wahid, menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum menunjukkan ketegasan yang cukup. “Kami menyesalkan pemerintah belum konsisten dalam menegakkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Serangan militer ke Iran jelas melanggar kedaulatan negara dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Profesor Fathul Wahid, Selasa (3/3/2026).
Dalam pernyataan resmi, UII menyoroti beberapa isu utama. Kampus menuntut pemerintah segera mengutuk serangan militer Israel dan AS, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan mekanisme multilateral. UII menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan melemahkan prinsip politik bebas aktif.
Universitas juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. “Hubungan bilateral harus didasarkan pada kesetaraan dan kepentingan nasional, bukan tekanan geopolitik negara adikuasa,” ujar Fathul Wahid.
Selain itu, UII menyerukan penghentian kriminalisasi aktivis dan pembungkaman suara kritis, disertai komitmen nyata terhadap reformasi Polri. Menurut Fathul, demokrasi yang sehat menuntut ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik.
Dalam konteks pembangunan, termasuk di Papua, UII menekankan perlunya menghormati hak masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Universitas mendorong evaluasi menyeluruh terkait sasaran, kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola anggaran program MBG, agar kebijakan publik lebih efektif dan akuntabel.
Profesor Fathul Wahid menegaskan, kritik UII bukan bentuk oposisi politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai institusi pendidikan tinggi. “Kami berharap pemerintah mendengar suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
