Harga BBM Naik, Ini Langkah Pemkot Jogja Jaga Ekonomi

Foto ilustrasi: Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 34.401.16 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4). /Bisnis-Rachman

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memicu respons cepat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Raden Roro Andarini, menyampaikan pihaknya saat ini tengah melakukan penghitungan ulang terhadap kemampuan anggaran daerah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur seberapa besar dampak kenaikan harga BBM terhadap belanja pemerintah.

“Kalau nanti hasil perhitungan menunjukkan kondisi cukup berat, kemungkinan akan dilakukan efisiensi lagi. Tetapi kalau masih mampu, kebijakan yang ada saat ini akan tetap digunakan,” katanya, Kamis (11/6/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkot Jogja telah memberlakukan pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas. Kendaraan roda empat yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dibatasi maksimal 20 liter per minggu, sementara kendaraan roda dua dibatasi hingga 4 liter per minggu. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran operasional di tengah kenaikan harga energi.

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM harus diantisipasi secara cepat agar tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Wawan, langkah efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sejak awal tahun. Salah satunya melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, serta meniadakan perjalanan dinas luar negeri.

“Perjalanan dinas sudah diturunkan, bahkan perjalanan luar negeri tidak dilakukan. Jadi dampak kenaikan BBM ini relatif sudah kami antisipasi melalui efisiensi yang dilakukan sebelumnya,” ujar Wawan.

Meski demikian, Pemkot Jogja tetap akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap anggaran, khususnya terkait perjalanan dinas dan konsumsi BBM, guna memastikan kondisi keuangan daerah tetap stabil.

Di sisi lain, Pemkot juga mulai mengarahkan kebijakan jangka panjang dengan mendorong penggunaan energi alternatif. Wawan Harmawan menyebut kendaraan listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Program transisi energi melalui gerakan Jogja Bersinar pun akan terus diperkuat.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) juga didorong untuk memanfaatkan transportasi publik, sepeda, maupun moda transportasi ramah lingkungan lainnya sebagai bagian dari efisiensi energi.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemkot Jogja juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan pelaku usaha. Rencana operasi pasar serta pemberian stimulus bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tengah disiapkan guna meredam dampak lanjutan kenaikan BBM.

“Pengendalian dampak kenaikan BBM tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Perlu sinergi dengan berbagai pihak agar ekonomi tetap bergerak dan masyarakat tidak terbebani,” kata Wawan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Jogja optimistis mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal daerah dan perlindungan ekonomi masyarakat di tengah dinamika kenaikan harga energi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.