6 hours ago
7
Harianjogja.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan sementara operasi militer Project Freedom di Selat Hormuz setelah Arab Saudi menolak penggunaan pangkalan udara dan wilayah udaranya untuk mendukung operasi tersebut. Keputusan mendadak itu disebut memengaruhi strategi militer AS di kawasan Teluk.
Laporan NBC menyebut penghentian sementara operasi terjadi setelah Arab Saudi menangguhkan izin akses militer AS ke Pangkalan Udara Prince Sultan dan jalur udara strategis di wilayahnya. Penolakan itu membuat pemerintahan Trump harus menghentikan sementara operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz.
“Karena faktor geografi, kami membutuhkan kerja sama dari mitra regional untuk memanfaatkan wilayah udara di sepanjang perbatasan mereka,” kata seorang pejabat AS, dikutip NBC, Sabtu (9/5/2026).
Project Freedom sebelumnya diumumkan langsung oleh Donald Trump melalui media sosial pada Minggu sore. Operasi tersebut bertujuan mengawal kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran.
Namun, pengumuman operasi militer itu disebut mengejutkan para sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi. Kerajaan Saudi kemudian memutuskan tidak mengizinkan militer AS menggunakan Pangkalan Udara Prince Sultan di tenggara Riyadh maupun melintasi wilayah udaranya untuk mendukung operasi tersebut.
The New York Times melaporkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tetap melakukan komunikasi intensif dengan Donald Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, hingga Komando Pusat AS terkait perkembangan situasi di Selat Hormuz.
Meski komunikasi diplomatik terus berlangsung, pembicaraan antara Trump dan Mohammed bin Salman disebut belum menghasilkan kesepakatan yang mampu menyelesaikan persoalan akses militer AS di kawasan tersebut.
Kondisi itu membuat Trump akhirnya memutuskan menghentikan sementara Project Freedom sekitar 36 jam setelah operasi dimulai. Menurut NBC, sejumlah sekutu AS di kawasan Teluk juga mengaku terkejut dengan langkah Washington yang dinilai dilakukan tanpa koordinasi matang sebelumnya.
Seorang sumber Saudi mengatakan hubungan komunikasi antara Donald Trump dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman tetap berjalan secara rutin di tengah situasi tersebut.
“Masalahnya adalah segala sesuatu terjadi dengan cepat secara real time,” kata sumber Saudi kepada NBC.
Sumber itu juga menyebut Arab Saudi mendukung langkah diplomatik Pakistan yang berupaya menengahi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat guna meredakan konflik di kawasan.
Di sisi lain, pejabat Gedung Putih membantah tudingan bahwa sekutu regional tidak diberi pemberitahuan sebelumnya terkait operasi militer AS di Selat Hormuz.
Seorang diplomat Timur Tengah justru menyebut koordinasi baru dilakukan Washington kepada Oman setelah pengumuman operasi disampaikan Donald Trump ke publik.
“AS membuat pengumuman, lalu berkoordinasi dengan kami,” kata diplomat Timur Tengah tersebut.
Trump sebelumnya menyatakan Project Freedom diluncurkan untuk menerobos blokade Iran di Selat Hormuz. Operasi tersebut sempat dipaparkan secara terbuka dalam pengarahan resmi di Pentagon dan Gedung Putih sebelum akhirnya dihentikan sementara.
Seorang pejabat AS mengatakan militer AS sebenarnya tengah menyiapkan tambahan kapal perang di kawasan Teluk untuk mendukung operasi sebelum keputusan penghentian sementara diambil.
Komando Pusat AS juga sempat menyebut dua kapal berbendera Amerika Serikat berhasil melintasi Selat Hormuz dalam rangkaian Project Freedom.
Trump kemudian menyatakan operasi itu dihentikan sementara untuk memberi ruang bagi peluang tercapainya kesepakatan guna mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.
Pangkalan Udara Prince Sultan selama ini menjadi salah satu fasilitas strategis militer AS di kawasan Teluk karena digunakan untuk menempatkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara.
Dalam operasi militer di Timur Tengah, izin access, basing and overflight (ABO) dari negara-negara sekutu dinilai sangat penting untuk mendukung mobilitas jet tempur, pesawat tanker, hingga kebutuhan logistik angkatan laut AS.
Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Oman selama ini menjadi negara kunci dalam dukungan akses wilayah udara dan pangkalan militer untuk operasi AS di kawasan Timur Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
