Maruarar Setujui Tambahan 50 Ribu Rumah Subsidi di Jateng

Perumahan. - Ilustrasi Freepik

Harianjogja.com, BREBES—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Persetujuan tambahan kuota rumah subsidi itu disampaikan Maruarar Sirait saat menghadiri agenda di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (9/5/2026). Menurut dia, peningkatan jumlah rumah subsidi akan memberikan efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Tadi pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju," katanya.

Maruarar menilai dampak ekonomi dari pembangunan rumah subsidi akan semakin besar jika dibarengi dengan perluasan program bedah rumah di berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi," katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan serapan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan terbesar di Indonesia.

Selain itu, Bank Jateng juga disebut menjadi salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan sektor perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan, itu namanya bareng-bareng," katanya.

Ahmad Luthfi mengatakan Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan kawasan lahan sawah dilindungi.

"Kami meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi. Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, dan gotong royong sebagai napas Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Program tambahan rumah subsidi di Jawa Tengah diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung sektor konstruksi dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara