1 hour ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus mempercepat penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan bencana hidrometeorologi pada November 2025. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan warga yang hingga kini masih menempati hunian sementara (Huntara) dapat segera kembali menjalani kehidupan di tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan permanen.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meninjau langsung sejumlah lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Huntap, Senin (11/8/2026). Peninjauan dilakukan di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, serta kawasan Bumi Perkemahan, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Turut dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Teddy Paul H. Siagian, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, Camat Pauh Yandry, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar.
Peninjauan menjadi bagian dari langkah Pemko Padang memastikan kesiapan lahan, perkembangan pembangunan, hingga kebutuhan prasarana dan sarana pendukung sebelum Huntap ditempati masyarakat.
Maigus mengatakan, pemerintah kota terus berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan Huntap melalui berbagai skema, baik dengan memanfaatkan aset pemerintah maupun melalui pengadaan tanah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.
Menurutnya, penyediaan hunian permanen merupakan bagian penting dari proses pemulihan masyarakat pascabencana. Sebab, warga terdampak yang masih berada di Huntara membutuhkan kepastian tempat tinggal agar dapat kembali menata kehidupan keluarga dan aktivitas sosial maupun ekonomi secara normal.
“Pemerintah Kota Padang terus berupaya menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kita berharap pembangunannya berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat yang masih tinggal di Huntara dapat segera menempati hunian yang lebih layak, aman, dan permanen,” ujar Maigus.
Di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Pemko Padang telah menyelesaikan proses pengadaan lahan seluas sekitar 4,6 hektare. Di atas lahan tersebut direncanakan pembangunan 183 unit rumah yang akan dikerjakan oleh Kementerian PKP RI mulai September 2026.
Huntap Sungkai diproyeksikan menjadi salah satu kawasan relokasi bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Pauh. Pembangunan tidak hanya diarahkan pada penyediaan bangunan rumah, tetapi juga dilengkapi dengan prasarana dasar untuk memastikan kawasan hunian tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, Kementerian PKP akan membangun Huntap di Sungkai berikut sejumlah prasarana dan sarana pendukung, antara lain jaringan listrik, jalan lingkungan, serta jaringan air minum. Sementara itu, Pemko Padang akan menyiapkan sumber air minum untuk mendukung kebutuhan penghuni.
“Huntap di Sungkai akan dibangun oleh Kementerian PKP lengkap dengan prasarana dan sarana pendukung, seperti listrik, jalan lingkungan, dan jaringan air minum. Pemko Padang menyiapkan sumber air minum. Huntap ini nantinya diperuntukkan bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Pauh,” kata Tri.
Selain kawasan Sungkai, pembangunan Huntap juga berlangsung di kawasan Bumi Perkemahan, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pada tahap pertama, telah tersedia lahan sekitar 2,8 hektare yang diproyeksikan untuk pembangunan 141 unit rumah.
Pembangunan Huntap di kawasan tersebut merupakan kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Hingga peninjauan dilakukan, progres pembangunan disebut telah mendekati 50 persen.
Maigus mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana, khususnya Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian PKP RI.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang. Terima kasih juga kepada Kementerian PKP RI yang telah membangun Huntap di kawasan Sungkai,” ujar Maigus.
Pemko Padang, kata Tri, juga terus memperluas ketersediaan lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang. Pemerintah kota telah membeli lahan sekitar 1,2 hektare yang diperkirakan mampu menampung sekitar 85 unit rumah.
Selain itu, proses pengadaan lahan tambahan seluas sekitar 2,2 hektare juga tengah berjalan. Dengan tambahan tersebut, Pemko Padang menargetkan pembangunan sekitar 340 unit Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang secara keseluruhan.
“Selain itu, kita juga sudah membeli lahan sekitar 1,2 hektar yang diperkirakan dapat menampung sekitar 85 unit rumah. Kemudian sekarang sedang proses tambahan pengadaan lahan lagi sekitar 2,2 hektar. Secara keseluruhan, kita menargetkan pembangunan sekitar 340 unit Huntap di kawasan Bumi Perkemahan ini,” jelas Tri.
Tidak hanya memastikan ketersediaan rumah, Pemko Padang juga menyiapkan pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di kawasan Huntap Balai Gadang. Infrastruktur tersebut mencakup jalan lingkungan, irigasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan agar kawasan hunian baru tersebut dapat berkembang sebagai lingkungan permukiman yang layak.
Tri mengatakan pekerjaan PSU ditargetkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Pekerjaan tersebut akan berjalan seiring dengan pembangunan rumah yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.
“PSU kita mulai minggu depan, karena Yayasan Buddha Tzu Chi fokus membangun rumah. Tahun ini kita menargetkan pembangunan 141 unit Huntap di Balai Gadang dan 183 unit di Sungkai,” katanya.
Dengan pembangunan di Sungkai dan Balai Gadang, Pemko Padang berupaya mempercepat proses transisi masyarakat dari Huntara menuju hunian tetap. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga masyarakat.
Pemerintah kota memastikan proses pembangunan Huntap terus dipantau agar berjalan sesuai target. Kesiapan lahan, pembangunan rumah, penyediaan PSU, serta dukungan utilitas dasar menjadi perhatian agar ketika rumah selesai dibangun, masyarakat penerima manfaat dapat langsung menempatinya dengan kondisi lingkungan yang memadai.
Bagi warga terdampak bencana, pembangunan Huntap bukan sekadar pembangunan fisik berupa rumah baru. Hunian permanen menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan setelah bencana yang memaksa mereka meninggalkan tempat tinggal sebelumnya. Karena itu, percepatan pembangunan di Sungkai dan Balai Gadang diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus mempercepat pemulihan sosial masyarakat terdampak banjir bandang November 2025.
