Kejar PLTS 100 GW, AESI Soroti Keterbatasan Lahan di Jawa

Foto ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), untuk program Waste to Energy atau Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL). Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA— Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk mengejar target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Pengembangan pembangkit energi surya tersebut dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan kebutuhan listrik di masing-masing wilayah.

Ketua Dewan Pakar AESI Herman Darnel mengatakan tahap awal pengembangan PLTS dapat difokuskan pada sistem distributif, terutama melalui pemasangan panel surya atap atau rooftop. Skema tersebut dapat menyasar rumah tangga, gedung pemerintah, pusat perbelanjaan, hingga bangunan besar lain yang memiliki potensi pemasangan panel surya.

Menurut Herman, PLTS atap dapat menjadi langkah cepat karena pemerintah tidak perlu menyediakan lahan baru. Infrastruktur bangunan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pemasangan panel surya.

"Menurut saya tahap 1 seperti rooftop, rumah tangga, bangunan pemerintah ini quick win karena lahan sudah tersedia," kata Herman di Jakarta, dikutip Senin (10/8/2026).

PLTS Utility Scale Jadi Tahap Kedua

Herman menjelaskan tahap kedua pengembangan PLTS 100 GW dapat diarahkan pada pembangkit skala menengah atau utility scale yang terhubung dengan jaringan listrik 20 kilovolt (kV) maupun 150 kV.

Pada tahap ini, pemerintah perlu melakukan inventarisasi lahan secara menyeluruh sekaligus memetakan kebutuhan listrik di setiap wilayah. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar pembangunan PLTS tidak hanya mengejar tambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan listrik.

Ketersediaan lahan nantinya perlu dipertemukan dengan lokasi yang memiliki permintaan listrik tinggi. Dengan demikian, pembangunan pembangkit energi surya dapat dilakukan secara lebih efisien dan tidak menimbulkan persoalan kelebihan pasokan.

Herman menilai pembangkit berbasis energi fosil yang berada di wilayah dengan potensi pengembangan PLTS juga dapat dipertimbangkan untuk digantikan secara bertahap.

Namun, pengembangan pembangkit baru menghadapi tantangan karena energi surya harus bersaing dengan sumber energi lainnya. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong tambahan kapasitas pembangkit baru lebih banyak berasal dari energi surya.

PLTS Sumba Bisa Pasok Listrik ke Jawa

Tahap ketiga yang diusulkan AESI adalah pengembangan PLTS utility scale dalam skala besar. Kapasitas pembangkit pada tahap ini bahkan dapat mencapai ribuan megawatt (MW).

Herman mencontohkan potensi pengembangan PLTS di Sumba yang listriknya dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa. Skema tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang karena tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan jaringan transmisi.

"Tahap ini mungkin bisa sampai kepada skala ribuan MW, misalnya dari Sumba mau dibawa ke Jawa. Ini yang tentu perlu ada road map-nya dan mungkin juga master plan," ujarnya.

Menurut Herman, target PLTS 100 GW tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar kapasitas pembangkit baru yang berhasil dibangun. Pemerintah juga perlu memperhitungkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik.

Kelebihan pasokan listrik justru berpotensi meningkatkan biaya produksi karena listrik yang tidak terserap tetap menimbulkan biaya bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Sebaliknya, kekurangan pasokan juga dapat memunculkan biaya serta mengganggu pemenuhan kebutuhan listrik.

Lahan Jawa Jadi Tantangan

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Namun, Herman menilai persoalan ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama yang perlu segera diselesaikan dalam mengejar target PLTS 100 GW.

Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah yang penting karena memiliki kebutuhan listrik besar. Wilayah tersebut juga memiliki banyak pembangkit berbasis energi fosil yang berpotensi digantikan secara bertahap dengan pembangkit energi surya.

Persoalannya, ketersediaan lahan di Jawa relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan pembangkit.

"Yang perlu banyak pengganti [ke PLTS] itu Jawa. Tetapi, ironisnya lahan itu paling sulit di Jawa," kata Herman.

Karena itu, AESI mendorong pemerintah melakukan inventarisasi lahan secara lebih luas. Data mengenai ketersediaan dan karakteristik lahan dinilai penting sebagai dasar menentukan lokasi pengembangan PLTS.

Inventarisasi tersebut juga dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan lain, termasuk kemungkinan penerapan program pensiun dini pembangkit berbasis energi fosil.

Dengan pemetaan lahan, kebutuhan listrik, kapasitas jaringan, serta tahapan pembangunan yang lebih jelas, pengembangan PLTS 100 GW diharapkan dapat berjalan secara terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar angka kapasitas pembangkit, tetapi juga memastikan energi yang dihasilkan dapat terserap dan memberikan manfaat bagi sistem kelistrikan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis