Imigrasi Soroti Kerentanan TPPO di Pantai Selatan Jogja

Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang - Freepik

Harianjogja.com, BANTUL—Kawasan pesisir pantai selatan DIY, terutama yang berada di wilayah Bantul dan Kulonprogo, dinilai memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kondisi ekonomi masyarakat serta minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri menjadi faktor yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja secara nonprosedural.

Kantor Imigrasi Kulonprogo menilai langkah pencegahan harus terus diperkuat melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan memperluas cakupan program Desa Binaan Imigrasi di kawasan pesisir. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait keimigrasian sekaligus membentengi warga dari tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak sesuai prosedur.

Kepala Kantor Imigrasi Kulonprogo, Muhamad Wahyudiantoro, mengatakan wilayah pesisir selatan memiliki sejumlah faktor yang membuat masyarakatnya lebih rentan menjadi sasaran TPPO.

“Kawasan pesisir pantai selatan memang memiliki potensi besar kerentanan TPPO. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi serta keterbatasan informasi. Oleh karena itu, edukasi di wilayah-wilayah ini terus kami gencarkan,” ujar Wahyu di sela kegiatan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, penetapan sejumlah wilayah pesisir sebagai Desa Binaan Imigrasi didasarkan pada pengalaman nyata yang pernah terjadi di lapangan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ditemukannya warga dari kawasan pesisir Kulonprogo yang menjadi korban TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Kamboja.

Kasus tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat masih membutuhkan akses informasi yang memadai terkait prosedur bekerja di luar negeri secara legal. Tanpa pemahaman yang cukup, warga berisiko tergiur iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi yang ternyata berujung pada praktik eksploitasi.

Untuk menekan potensi tersebut, Kantor Imigrasi Kulonprogo menggandeng berbagai unsur di tingkat lokal, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pemerintah kalurahan. Kolaborasi ini dilakukan agar informasi mengenai keimigrasian dan pencegahan TPPO dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Edukasi yang diberikan tidak hanya menyasar warga yang berencana bekerja di luar negeri, tetapi juga masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan ibadah, termasuk umrah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap warga memahami dokumen perjalanan yang diperlukan serta prosedur keberangkatan yang sesuai aturan.

“Kami sengaja melaksanakan kegiatan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi secara rutin di kalurahan-kalurahan wilayah Kulonprogo dan Bantul. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari petugas kami dan tidak ikut-ikutan bekerja di luar negeri lewat jalur yang tidak benar,” kata Wahyu.

Sejak mulai beroperasi pada awal 2026, Kantor Imigrasi Kulonprogo telah membentuk tujuh Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Beberapa di antaranya berada di Kalurahan Sidutan, Triharjo, Sewon, Kasihan, dan Selopamioro.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami prosedur keimigrasian yang benar sebelum memutuskan bekerja atau bepergian ke luar negeri. Peningkatan literasi keimigrasian dinilai penting untuk mencegah warga menjadi korban TPPO maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Selain memperkuat perlindungan masyarakat, program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif di tingkat kalurahan agar warga lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.