Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Isu pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat perhatian dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Legislator Komisi E, Yeni Rahman, menilai jika benar ada kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri secara serentak, maka langkah tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan proses pembinaan di dunia pendidikan.
Menurut Yeni, pergantian kepala sekolah memang merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, mekanisme evaluasi terhadap seorang kepala sekolah tetap harus dilakukan secara profesional dan mengedepankan prinsip pembinaan.
“Kalau memang ada kesalahan yang sifatnya fatal, seharusnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu, diberikan teguran dan tenggat waktu untuk memperbaiki kinerja. Kalau tidak ada perubahan, ya diganti saja, bukan disuruh mundur,” kata Yeni, Rabu (10/6).
Srikandi PKS itu menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan pergantian kepala sekolah. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap langkah yang diambil tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau benar ada yang disuruh mundur, saya pikir itu kurang bagus, tidak lazim dan juga tidak mendidik. Silakan lakukan pergantian sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Yeni menilai pengunduran diri pada umumnya merupakan keputusan pribadi yang lahir dari kesadaran individu, bukan karena adanya dorongan atau permintaan pihak lain. Apalagi jika pengunduran diri itu terjadi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Biasanya orang mundur itu dengan sendirinya dan tidak terjadi secara masif. Kalau kemudian muncul fenomena seperti ini, tentu publik akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Karena itu, proses evaluasi maupun pergantian pejabat pendidikan sebaiknya dilakukan secara bijak agar tidak berdampak pada psikologis guru, peserta didik, maupun orang tua.
“Kalau ingin menjaga marwah dunia pendidikan, prosesnya harus lebih humanis. Kepala sekolah dan guru adalah figur yang menjadi panutan. Jangan sampai muncul kegaduhan yang justru mengganggu kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Yeni menilai waktu pelaksanaan evaluasi juga perlu menjadi perhatian. Saat ini, sekolah tengah menghadapi sejumlah agenda penting, mulai dari penyelesaian administrasi kelulusan hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Anak-anak yang baru lulus harus diurus administrasinya, kemudian ada juga siswa baru yang akan masuk. Jangan sampai pikiran kepala sekolah terpecah karena persoalan lain yang menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Ia menyarankan apabila pemerintah hendak melakukan penyegaran atau pergantian kepala sekolah, proses tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan berdasarkan penilaian kinerja yang terukur.
“Kalau memang ada target yang tidak tercapai atau kinerjanya dianggap kurang baik, sampaikan saja alasannya dan lakukan pergantian. Tidak perlu menggunakan cara yang menimbulkan pertanyaan besar di publik,” katanya.
Yeni juga mengaku menerima informasi mengenai adanya format surat pengunduran diri yang disebut-sebut beredar di kalangan kepala sekolah. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran dokumen tersebut.
“Saya juga hanya mendapat informasi yang beredar dan belum melihat secara langsung. Karena itu saya tidak ingin berspekulasi. Yang jelas, isu ini sudah berkembang dan perlu ada penjelasan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan,” ujarnya.
Menurutnya, klarifikasi dari pihak terkait penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas di lingkungan pendidikan.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan proses pendidikan tetap berjalan baik dan tidak terganggu. Semua kebijakan sebaiknya dilakukan dengan cara yang elegan, humanis, dan sesuai mekanisme,” tukas Yeni Rahman.
