Sertifikasi Halal Desa Wisata Diyakini Mampu Dorong Ekonomi Warga

Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana. /[email protected].

Harianjogja.com, JAKARTA—Program sertifikasi halal di desa wisata kian menunjukkan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai langkah ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi meningkatkan kualitas destinasi sekaligus daya saing pariwisata nasional.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi produk dan layanan di desa wisata. Selain itu, kehadiran label halal juga meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya dari pasar domestik dan global yang sensitif terhadap aspek kehalalan.

“Sertifikasi halal tidak hanya administratif, tetapi menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan, penguatan kepercayaan wisatawan, dan perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kamis (4/6/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenpar dan BPJPH yang dimulai sejak 2025 melalui proyek percontohan di 20 destinasi wisata. Dalam waktu relatif singkat, cakupannya terus meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Hingga akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan pada lebih dari 1.100 desa wisata yang tersebar di puluhan provinsi. Sertifikasi tersebut menjangkau lebih dari 20 ribu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata desa.

Widiyanti mengapresiasi percepatan yang dilakukan BPJPH dalam memperluas jangkauan program ini. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan destinasi wisata yang berkualitas, berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

“Ke depan, kolaborasi ini akan terus diperkuat agar desa wisata Indonesia semakin berdaya saing dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai capaian tersebut sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem halal nasional yang lebih kuat. Menurutnya, potensi desa wisata dan UMKM di Indonesia masih sangat besar dan perlu terus didorong.

Ia menegaskan bahwa jaminan produk halal bukan hanya untuk perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Produk yang telah bersertifikat halal dinilai memiliki nilai tambah, akses pasar lebih luas, serta tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi.

“Ketika produk desa wisata sudah tersertifikasi halal, peluang pasar terbuka lebih lebar. Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, percepatan sertifikasi halal juga dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor UMKM desa. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Program ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan wisata halal dunia, dengan desa wisata sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara