DIY Masih Relatif Aman dari Kekeringan, BNPB Siapkan Antisipasi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati (kiri) saat ditemui usai melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Jogja, pada Senin (10/8/2026). - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat\r\n

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi kekeringan di DIY hingga saat ini masih relatif aman. Meski demikian, sejumlah wilayah mulai menghadapi ancaman krisis air sehingga pemantauan dan kesiapsiagaan terus dilakukan pemerintah.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan BNPB bersama BMKG, pemerintah daerah, dan BPBD terus memantau potensi dampak El Nino. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami kekeringan hingga berkembang menjadi bencana.

"Yogyakarta sampai saat ini masih relatif aman. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya BPBD, untuk melihat apa yang perlu segera diselesaikan jika ada peluang kekeringan menjadi bencana," kata Raditya usai melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Senin (10/8/2026).

Bantuan Pusat Menunggu Status Siaga Darurat

Meski ancaman kekeringan mulai muncul di sejumlah wilayah, BNPB belum memberikan dukungan penanganan secara langsung. Pemerintah pusat baru dapat menyiapkan bantuan apabila pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat dan mengajukan kebutuhan penanganan.

Raditya menjelaskan bantuan BNPB nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Bentuk dukungan dapat mencakup penyediaan tangki air, pompa, hingga modifikasi cuaca apabila diperlukan untuk mendatangkan hujan guna mengisi waduk.

Namun, skema bantuan tersebut baru dijalankan setelah pemerintah daerah mengajukan kebutuhan penanganan kepada pemerintah pusat.

BNPB Pantau Hotspot di DIY

Selain ancaman krisis air, BNPB turut mewaspadai dampak lanjutan dari kondisi kering, yakni meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemantauan titik panas atau hotspot dilakukan menggunakan satelit. BNPB juga memetakan wilayah yang memiliki risiko kebakaran untuk menentukan langkah antisipasi.

"Hotspot terus kami pantau untuk melihat kemungkinan terjadinya kebakaran dan daerah mana saja yang memiliki potensi risiko. Untuk DIY sendiri sampai saat ini belum ada kondisi tersebut," ujarnya.

Upaya pencegahan melibatkan berbagai unsur. TNI-Polri, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, relawan hingga perusahaan di wilayah rawan kebakaran turut dilibatkan dalam kesiapsiagaan.

Menurut Raditya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi bencana sebelum kejadian berlangsung. Pola serupa diterapkan di sejumlah daerah lain yang menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi kering.

Konsep Resiliensi Berkelanjutan

Di tengah upaya menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla, BNPB juga mendorong pendekatan baru dalam penanggulangan bencana melalui konsep sustainable resilience atau resiliensi berkelanjutan.

Konsep tersebut menghubungkan ketahanan masyarakat, infrastruktur, perubahan iklim, pembiayaan, hingga risiko bencana sebagai aspek yang saling berkaitan.

Raditya menilai bencana tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai dampak fenomena alam. Perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana, sedangkan bencana juga berpotensi mengganggu pembangunan dan penghidupan masyarakat.

"Resiliensi ini membuka silo atau sekat antarsektor supaya kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Harapannya pada 2030 Indonesia bisa mengeluarkan konsep baru untuk global berupa global framework tentang resiliensi berkelanjutan," katanya.

Konsep tersebut akan menjadi salah satu isu yang dibawa BNPB dalam Global Forum for Sustainable Resilience. Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian ASEAN Disaster Management Week and Conference yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Jakarta.

Dalam agenda itu, BNPB juga mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berbagi pengalaman mengenai pembangunan ketahanan masyarakat.

Pengalaman DIY dalam menghadapi gempa 2006 dinilai menjadi salah satu pembelajaran penting untuk membangun resiliensi yang berbasis masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.