3 hours ago
1
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan belanja daerah sebesar Rp3,55 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung enam agenda prioritas, mulai dari pengurangan kemiskinan hingga peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan penyusunan RAPBD 2027 mengusung tema peningkatan daya saing ekonomi melalui transformasi digital dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Enam agenda tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengejar tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sleman pada 2027.
Enam Agenda Prioritas RAPBD Sleman 2027
Harda menjelaskan agenda pertama yang menjadi perhatian adalah penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Prioritas berikutnya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Agenda ketiga menyasar peningkatan kinerja sektor unggulan. Sektor akomodasi pariwisata dan industri pengolahan menjadi perhatian utama, sementara pertanian dan perdagangan juga dinilai sebagai bidang potensial dalam pembangunan.
Selanjutnya, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai agenda keempat.
Dua agenda lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yakni peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan enam agenda tersebut, RAPBD 2027 diarahkan tidak hanya untuk membiayai program pemerintah, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.
Pendapatan Sleman Ditargetkan Rp3,25 Triliun
Dalam struktur RAPBD Sleman 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,25 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan lebih besar, yakni Rp3,55 triliun.
Selain pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp443 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp148 miliar.
Dengan struktur tersebut, RAPBD Sleman 2027 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp294 miliar.
Harda menegaskan APBD merupakan instrumen untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu, kondisi keuangan daerah harus tetap dijaga agar sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta perluasan alternatif pembiayaan.
“APBD harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Harda ditemui di RR Paripurna DPRD Sleman, Senin (10/8/2026).
PAD Jadi Salah Satu Sumber yang Dioptimalkan
Untuk mendukung pembiayaan enam agenda prioritas tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu pos pendapatan yang akan dioptimalkan.
Wakil Ketua Komisis B DPRD Sleman, H. Surana, mengatakan target tambahan PAD sedang disusun melalui analisis terhadap berbagai sumber pendapatan daerah.
Sejumlah sektor akan didorong untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Di antaranya Dinas Pasar, Lingkungan Hidup, Rusunawa, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Pemerintah daerah dan DPRD juga akan mengevaluasi sejumlah kanal pendapatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyesuaian tarif di Rusunawa.
Pasar-pasar yang masih menerapkan tarif rendah juga akan dievaluasi. Namun, evaluasi tersebut tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
BUMD dan Efisiensi OPD Ikut Dievaluasi
Selain sektor pendapatan daerah, evaluasi juga diarahkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
Surana mendorong penyertaan modal kepada BUMD dilakukan pada awal tahun. Dengan demikian, modal tersebut dapat segera dikelola dan diharapkan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.
DPRD Sleman juga mendorong rasionalisasi atau efisiensi pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, strategi RAPBD Sleman 2027 tidak hanya mengandalkan peningkatan pendapatan, tetapi juga diarahkan pada kualitas dan efisiensi belanja. Anggaran Rp3,55 triliun tersebut diproyeksikan menopang enam agenda prioritas pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Sleman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
