Serangan Siber Melonjak, KSP Minta Warga Lindungi Data Pribadi

Ilustrasi peretasan/Pixabay

Harianjogja.com, JAKARTA—Ancaman serangan siber di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan data pribadi dan aktivitas di ruang digital guna mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang kian kompleks.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa transformasi digital memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai risiko yang dapat mengancam individu, lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga keamanan nasional.

“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung dalam keterangan pers melalui siaran video, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar tujuh kali lipat atau melonjak 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024.

Lonjakan ancaman itu masih berlanjut pada 2026. Dalam rentang 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat sebanyak 1,52 miliar serangan siber terjadi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan digital menjadi tantangan yang semakin mendesak untuk dihadapi bersama.

Menurut Dudung, meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital harus diimbangi dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap perlindungan data pribadi. Pasalnya, berbagai aktivitas sehari-hari kini semakin bergantung pada teknologi dan layanan digital.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.

Meski demikian, upaya menjaga keamanan siber nasional tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Karena itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, serta terus meningkatkan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun terpengaruh informasi palsu.

“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

Dudung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif. Menurutnya, teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi munculnya kejahatan maupun perpecahan sosial.

“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.