3 hours ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur publik yang terdampak bencana. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sejumlah pekerjaan perbaikan jembatan, plat duiker, cekdam hingga normalisasi sungai masih berlangsung di berbagai titik di Kota Padang.
Pemeliharaan dan perbaikan tersebut menjadi bagian dari langkah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, terutama untuk memastikan akses masyarakat tetap aman dan fungsional. Sejumlah pekerjaan itu dipantau dan terus dikebut Dinas PUPR Kota Padang pada Sabtu (15/8/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, percepatan perbaikan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memulihkan fasilitas publik yang terdampak bencana.
“Sesuai janji dan komitmen kita, perbaikan infrastruktur dilaksanakan secepat mungkin. Alhamdulillah bisa dilihat prosesnya di beberapa titik sudah berjalan. Mohon dukungan masyarakat agar program rehab-rekon kita ini bisa berjalan maksimal,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga berupaya memastikan infrastruktur yang diperbaiki memiliki ketahanan dan dapat kembali mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Sejumlah pekerjaan saat ini tersebar di beberapa kawasan. Di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, misalnya, Dinas PUPR melakukan perbaikan plat duiker yang menjadi bagian penting dari sistem akses dan drainase di kawasan tersebut.
Perbaikan juga dilakukan pada Jembatan Kampung Baru di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting sebagai akses penghubung masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara di Kecamatan Kuranji, pekerjaan dilakukan pada Jembatan Gantung di Kelurahan Gunung Sarik. Pada kawasan yang sama, Dinas PUPR juga menangani perbaikan plat duiker di Jalan Rimbo Tarok, Kelurahan Gunung Sarik.
Berbagai pekerjaan itu diarahkan untuk menjaga fungsi infrastruktur sekaligus meningkatkan aspek keselamatan bagi masyarakat yang melintasi maupun menggunakan fasilitas tersebut.
Namun, upaya pemulihan tidak hanya menyasar bangunan jembatan dan akses penghubung. Pemerintah Kota Padang juga melakukan penanganan pada badan sungai melalui kegiatan normalisasi.
Salah satunya berlangsung di kawasan Jalan Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji. Normalisasi sungai dilakukan untuk membantu memperlancar aliran air, sekaligus mengurangi gangguan yang dapat terjadi akibat sedimentasi dan perubahan kondisi alur sungai.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri mengatakan, penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan di masing-masing lokasi.
Menurut dia, selain perbaikan jembatan dan plat duiker, sejumlah pekerjaan juga diarahkan pada perbaikan cekdam serta penguatan tebing sungai di berbagai titik yang terdampak.
“Untuk perbaikan cekdam, saat ini sudah mulai dilakukan di beberapa titik, seperti D.I. Limau Manis, D.I. Lubuk Laweh, dan D.I. Baringin. Penguatan tebing sungai juga dilakukan di D.I. Sungkai, Pasar Lalang, Lubuk Minturun, serta beberapa titik lainnya yang terdampak,” kata Malvi.
Ia menyebutkan, secara umum pelaksanaan pekerjaan di lapangan masih berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan dalam kontrak. Progres sejumlah pekerjaan juga menunjukkan perkembangan positif.
Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kondisi akses menuju lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan, terutama pada titik-titik yang membutuhkan mobilisasi material dan peralatan.
Selain itu, aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan juga menjadi pertimbangan tersendiri. Sejumlah titik yang tengah ditangani beririsan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, sehingga pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial di lapangan.
Faktor cuaca juga menjadi perhatian serius dalam proses pengerjaan. Kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu dapat memengaruhi tahapan pekerjaan, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan sungai, tebing, cekdam dan infrastruktur yang berada di kawasan rawan terdampak aliran air.
“Kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu juga menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu sesuai target serta spesifikasi pekerjaan. Data BMKG menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan, karena kita juga harus memastikan faktor keselamatan pekerja pada setiap tahapan, selain penyelesaian pekerjaan itu sendiri,” ujar Malvi.
Karena itu, Dinas PUPR tidak hanya mengejar kecepatan penyelesaian pekerjaan. Faktor keselamatan pekerja, kualitas konstruksi, kondisi lapangan dan kesesuaian terhadap spesifikasi pekerjaan tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Penanganan infrastruktur juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah Kota Padang berkoordinasi dengan kementerian terkait melalui balai serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam penanganan yang berkaitan dengan sumber daya air.
Malvi mengatakan, kolaborasi tersebut diperlukan mengingat dampak bencana terhadap infrastruktur tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota. Karena itu, sinergi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan.
“Pemerintah Kota Padang bersama kementerian terkait melalui balai dan pemerintah provinsi terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur Kota Padang. Secara bertahap, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dapat kita selesaikan,” katanya.
Ia meminta masyarakat untuk bersabar selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, proses perbaikan membutuhkan tahapan dan waktu agar hasil yang diperoleh tidak sekadar cepat selesai, tetapi juga memiliki kualitas dan keamanan yang baik.
“Mohon bersabar dan kami mohon dukungannya agar pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan baik sesuai target yang diharapkan,” ujar Malvi.
Pemko Padang berharap pengerjaan di sejumlah titik tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan infrastruktur setelah mengalami kerusakan akibat bencana.
Perbaikan jembatan, plat duiker, cekdam dan penguatan tebing sungai juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kembali infrastruktur dengan pendekatan yang lebih kuat dan adaptif terhadap risiko bencana.
Dengan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap dan terukur, pemerintah menargetkan pemulihan infrastruktur pascabencana dapat terus bergerak hingga seluruh titik prioritas tertangani. Dukungan masyarakat selama proses pengerjaan dinilai menjadi faktor penting agar agenda rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.
