3 hours ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memantapkan langkah dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui penerapan sistem digital. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Padang Feri Mulyani Hamid, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang Syaiful Andri, serta para camat se-Kota Padang yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pendataan di tingkat wilayah.
Dalam kegiatan itu, Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah platform digital yang menjadi basis pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran maupun memperbarui data secara mandiri melalui laman resmi Perlinsos.
Digitalisasi pendataan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sehingga penyaluran bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. Selain mempercepat proses verifikasi, sistem ini juga menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi salah sasaran yang selama ini masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan.
Rapat koordinasi kali ini merupakan sosialisasi Perlinsos yang ketiga dan secara khusus menyasar seluruh camat di Kota Padang. Keterlibatan para camat dinilai sangat penting mengingat mereka akan mengoordinasikan proses pendataan hingga ke tingkat kelurahan dan masyarakat.
Staf Ahli Wali Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, mengatakan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat karena tahapan implementasi program telah memiliki jadwal yang ketat.
“Setelah rakor ini, program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus, karena pada September mendatang kita sudah memasuki masa sanggah,” ujar Feri.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses pendataan secara menyeluruh.
“Kita ingin memotivasi para camat agar mengawal pendataan digital ini dengan optimal. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang benar-benar berhak masuk kategori penerima tidak lagi terabaikan,” katanya.
Feri menambahkan, digitalisasi pendataan merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Dengan data yang terus diperbarui secara berkala, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, mengungkapkan bahwa Kota Padang memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah pelaksana awal implementasi digitalisasi bantuan sosial.
“Kota Padang terpilih masuk dalam 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting (proyek percontohan) implementasi digitalisasi bansos,” ungkap Syaiful.
Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Pemko Padang telah menetapkan dua kelurahan sebagai lokasi uji coba perdana pelaksanaan Perlinsos yang akan berlangsung pada 7 hingga 8 Juli 2026.
Kedua wilayah itu adalah Kelurahan Kuranji di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX di Kecamatan Lubuk Begalung. Pelaksanaan uji coba di dua lokasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Kota Padang.
Melalui pelaksanaan program ini, Pemko Padang berharap kualitas basis data penerima bantuan sosial semakin akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan demikian, setiap program bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui tata kelola berbasis digital.
