5 hours ago
2
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Harianjogja.com, JAKARTA — Kematian lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam pelatihan bela negara memicu gelombang kritik dan tuntutan akuntabilitas. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kecelakaan, melainkan sinyal serius adanya potensi kegagalan sistem dalam program resmi negara.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa negara tidak bisa berlindung di balik alasan teknis atau medis semata. Ia menyebut, hilangnya lima nyawa dalam satu program adalah alarm keras yang harus dijawab dengan transparansi penuh.
“Ini bukan kejadian biasa. Negara bertanggung jawab memastikan setiap peserta kembali dengan selamat, bukan justru kehilangan nyawa,” tegasnya, Senin (29/6/2026).
Sorotan ke Sistem, Bukan Sekadar Medis
Hardjuno menilai pendekatan investigasi yang hanya berfokus pada penyebab kematian secara medis berisiko menutupi persoalan utama. Yang harus diurai, menurutnya, adalah keseluruhan sistem pelatihan.
Ia mendorong audit menyeluruh mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan di lapangan. Proses seleksi kesehatan, intensitas latihan, standar keselamatan, kesiapan tenaga medis, hingga mekanisme komando harus diperiksa tanpa pengecualian.
“Kalau hanya berhenti pada sebab kematian, kita tidak akan pernah tahu di mana letak kegagalannya,” ujarnya.
Belajar dari Praktik Global
Ia juga membandingkan dengan standar internasional dalam menangani insiden serupa. Di sejumlah negara, satu kasus kematian dalam pelatihan militer saja dapat memicu penghentian total program dan investigasi independen.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kelalaian sistemik yang terulang. Bahkan, dalam beberapa kasus, institusi negara turut dikenai sanksi jika terbukti lalai.
“Apalagi ini lima korban. Harusnya responsnya jauh lebih serius,” katanya.
DPR Desak Penghentian Program
Tekanan politik mulai menguat. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, secara terbuka meminta agar program SPPI dihentikan sementara.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum program kembali dijalankan. Ia menilai keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama di atas target program.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan
Hardjuno menekankan pentingnya pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur di luar penyelenggara. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik.
Hasil investigasi, lanjutnya, wajib disampaikan secara terbuka, termasuk kepada keluarga korban.
“Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Ini menyangkut nyawa manusia dan kepercayaan publik terhadap negara,” ujarnya.
Evaluasi Kurikulum dan Pendekatan
Lebih jauh, ia menyoroti ketidaksesuaian pendekatan pelatihan dengan profil peserta. Program SPPI diikuti oleh warga sipil yang diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan, bukan prajurit militer.
Karena itu, pendekatan pelatihan harus disesuaikan, termasuk dalam hal intensitas fisik dan manajemen risiko.
“Pembentukan karakter penting, tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan,” katanya.
Nyawa Tak Bisa Ditukar Target
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap program negara harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas tertinggi.
Hardjuno menegaskan, tidak ada capaian program, seberapa pun pentingnya, yang layak dibayar dengan nyawa.
“Target bisa ditunda. Program bisa diperbaiki. Tapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
