KPK Buru Wamen Imigrasi Silmy Karim Usai OTT Jakbar

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa hingga Rabu (3/6/2026), tim penyidik masih aktif melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. KPK juga meminta Silmy Karim untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Tim masih terus melakukan pencarian," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan, pencarian tersebut berkaitan langsung dengan OTT yang dilakukan KPK di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Operasi ini menjadi salah satu pengungkapan kasus besar yang terjadi sepanjang 2026.

"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," katanya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT ke-11 sepanjang tahun ini. Dalam operasi yang dimulai sejak Selasa (2/6) malam tersebut, penyidik berhasil mengamankan belasan orang.

Salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Selain itu, sejumlah pihak lain yang diduga terlibat juga tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing (WNA), khususnya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Kami menduga ada praktik yang tidak sesuai prosedur dalam pengurusan izin tinggal WNA," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Barang bukti itu antara lain kendaraan berupa mobil dan sepeda motor, uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia berupa emas.

Tak hanya di Jakarta, tim KPK juga melakukan pengembangan kasus ke sejumlah daerah lain, termasuk Bali dan Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa perkara tersebut memiliki jaringan yang lebih luas.

Profil Singkat Silmy Karim

Silmy Karim dikenal sebagai pejabat publik dengan latar belakang profesional di bidang industri dan birokrasi. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, ia pernah memimpin sejumlah perusahaan besar dan terlibat dalam berbagai kebijakan strategis nasional.

Namanya mencuat setelah dipercaya masuk dalam jajaran kabinet, dengan tugas membantu pengelolaan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan di Indonesia.

Namun, keterkaitannya dalam kasus OTT ini menjadi sorotan tajam publik. Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan secara rinci posisi hukum Silmy Karim dalam perkara tersebut, apakah sebagai saksi, pihak terkait, atau calon tersangka.

Sorotan Publik dan Langkah KPK

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan warga negara asing. Dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal dinilai berpotensi merusak sistem keimigrasian nasional.

KPK memastikan akan terus mengembangkan kasus ini dan menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam penanganan perkara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara