Bantul Prioritaskan Lima Layanan Dasar Meski Fiskal Daerah Terbatas

Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/Hery Sidik)

Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan lima urusan wajib pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kebijakan ini ditempuh melalui efisiensi anggaran dan penajaman program agar belanja daerah benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Karena itu, kegiatan yang dinilai kurang mendesak akan disesuaikan agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi warga.

“Karena itu kami melakukan penghematan yang luar biasa agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan mendasar masyarakat,” kata Halim, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, terdapat lima urusan wajib pelayanan dasar yang harus tetap dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kelima sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Di bidang pendidikan, Pemkab Bantul memastikan layanan belajar mengajar tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan operasional sekolah agar peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Halim menegaskan seluruh layanan kesehatan dasar harus tetap tersedia bagi masyarakat, mulai dari rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan hingga layanan ambulans.

“Apapun kondisinya pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti karena ini termasuk urusan wajib dasar,” ujarnya.

Pada sektor jaminan sosial, Pemkab Bantul terus memperkuat berbagai program perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya memastikan warga yang rentan tetap mendapatkan akses bantuan dan layanan yang dibutuhkan.

Salah satu fokus yang dijaga adalah keberlanjutan program jaminan kesehatan. Saat ini Bantul telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan jaminan kesehatan yang mendekati 100 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah juga berencana melakukan evaluasi terhadap sejumlah penerima bantuan sosial guna memastikan program tersebut tepat sasaran. Langkah ini dilakukan seiring perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai sangat dinamis.

“Orang yang hari ini tergolong mampu bisa saja sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Karena itu jaminan kesehatan bagi masyarakat harus terus diperkuat,” kata Halim.

Sementara itu, sektor infrastruktur tetap memperoleh perhatian melalui program perbaikan jalan. Menurut dia, jalan yang rusak dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna harus menjadi prioritas meskipun kebutuhan anggaran untuk perbaikan cukup besar.

Adapun urusan wajib dasar lainnya adalah menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat. Halim menilai stabilitas sosial menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan warga.

Ia juga mengingatkan aparatur pemerintah agar terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Menurutnya, meningkatnya kesadaran publik terhadap pelayanan pemerintah harus dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Rakyat sekarang semakin kritis. Karena itu aparatur pemerintah tidak boleh mudah tersinggung terhadap kritik. Yang terpenting adalah bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dengan strategi efisiensi yang diterapkan, Pemkab Bantul berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang masih berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.