4 hours ago
4
JOGJA – Penguatan ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus digalakkan BPJS Kesehatan. Koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah menjadi kunci agar penyelenggaraan Program JKN kian optimal, baik dari segi peningkatan mutu layanan maupun kepatuhan pembayaran iuran.
Beragam langkah strategis dirumuskan agar Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini semakin dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Di antaranya adalah dukungan penganggaran pemerintah daerah untuk kesinambungan Program JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara dalam kepastian jaminan kesehatan. Komitmen penganggaran terus dikuatkan,” kata Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, dalam Kegiatan Kelas Konsultasi dan Awarding Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Grand De Djogja, Kamis (25/06).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan strategis yang diharapkan mampu memperkuat komitmennya sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan Program JKN. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memastikan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar aktif dalam Program JKN.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga tambahan, termasuk penyelesaian tunggakan iuran akibat alih segmen.
“Hal ini penting sebagai bentuk kehadiran dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, tetapi juga memperhatikan kalangan ASN dan anggota keluarga, termasuk keluarga tambahan,” ujarnya.
Asri menyampaikan, per 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.723.151 jiwa dari total jumlah penduduk 3.762.541 jiwa atau sebesar 98,95%, dengan tingkat keaktifan sebesar 90,81%.
Capaian ini mengantarkan seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 98% dan tingkat keaktifan minimal 80%.
“Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen tinggi memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada warganya. Semoga komitmen ini terus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta semakin sehat dan sejahtera,” kata Asri.
Ia mengatakan, dengan cakupan kepesertaan yang terus bertumbuh, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang mumpuni. Saat ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 392 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 75 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Salah satunya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu identitas resmi peserta JKN untuk berobat.
“Bagi peserta JKN yang menunggak iuran lebih dari tiga bulan, kami mempunyai Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Program ini bisa dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan iuran dengan cara mencicil sesuai kemampuan sehingga kepesertaannya bisa aktif kembali dan dapat mengakses layanan kesehatan dengan lancar tanpa kendala,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan berkesempatan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah atas kontribusinya dalam penyelenggaraan Program JKN.
Penghargaan juga diberikan kepada tiga terbaik kategori Penerimaan Iuran PBPU Menunggak Alih Segmen ke PPU Penyelenggara Negara, yakni Pemerintah Kota Yogyakarta (terbaik I), Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (terbaik II), dan Pemerintah Kabupaten Bantul (terbaik III).
Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti, didampingi Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, serta masing-masing kepala cabang.
“Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah atas kontribusinya dalam Program JKN. Semoga penghargaan ini semakin meningkatkan komitmen dan dukungan dalam menyukseskan Program JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta,” harap Asri.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penyelenggaraan Program JKN menjadi tanggung jawab bersama, di mana pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, namun juga oleh kemampuan seluruh pihak untuk menjaga disiplin kolektif dalam mengelolanya.
“Alhamdulillah, apresiasi ini bukan hanya untuk dibanggakan, tetapi sebagai pengingat bagaimana ke depan lebih baik lagi, tidak berhenti pada pemberian penghargaan. Forum ini memiliki arti penting sebab yang sedang diperkuat bukan hanya aspek teknis penyelenggaraan JKN, melainkan pondasi tata kelola agar program berjalan berkelanjutan. Kota dan kabupaten juga harus merata dalam kontribusi terhadap JKN, baik di level pemda maupun kabupaten/kota ada kewajiban-kewajiban yang harus kita support,” katanya.
Ni Made menjelaskan, pemberian apresiasi tidak hanya semata merawat ketaatan terhadap ketentuan, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa keberlanjutan Program JKN bergantung pada konsistensi peran seluruh pihak.
Dalam membahas kecukupan anggaran daerah untuk optimalisasi JKN, lanjutnya, tidak hanya tentang alokasi fiskal, namun juga menguji sejauh mana komitmen yang disepakati dapat diterjemahkan dalam prioritas nyata.
“Mari pastikan bahwa agenda kita hari ini secara nyata memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, kabupaten, serta kota agar berbagai tantangan dapat direspons bersama. Mari pastikan Jaminan Kesehatan Nasional pada akhirnya sungguh-sungguh mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk semua,” tutupnya. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
