KabarMakassar.com — Dr. Rudiyansyah, S.Sos., M.AP., mengangkat persoalan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor melalui disertasi berjudul “Analisis Inovasi Program Kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor” dalam ujian doktor Program Studi S3 Administrasi Publik.
Penelitian tersebut menyoroti pelaksanaan berbagai program kesejahteraan yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Rudiyansyah mengatakan, penelitian yang dilakukannya diharapkan tidak hanya menjadi karya akademik, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP.
“Kalau disertasi saya terkait dengan analisis inovasi program kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Program ini tentunya diperuntukkan oleh Orang Asli Papua sendiri dan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus),” ujar Rudiyansyah.
Menurut dia, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kesejahteraan OAP sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan program yang lebih tepat sasaran.
“Jadi tentunya mudah-mudahan dari adanya disertasi ini menjadi rekomendasi ke depan untuk program yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, baik itu nelayan, petani, maupun para UMKM,” katanya.
Dalam penelitiannya, Rudiyansyah juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah daerah merumuskan solusi atas berbagai persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Ia secara khusus berharap akademisi dari IISIP YAPIS Biak semakin dilibatkan dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Kita harapkan bahwa keterlibatan akademisi dari IISIP YAPIS Biak tentu dapat memberikan kontribusi yang tepat terkait dengan masalah kesejahteraan,” tuturnya.
Rudiyansyah menilai kolaborasi pemerintah daerah dengan kalangan akademisi menjadi penting karena perguruan tinggi memiliki sumber daya penelitian yang dapat digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi kebijakan, sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian.
“Pemerintah daerah bagaimana mengupayakan dan mengoptimalkan keterlibatan akademisi, khususnya akademisi dari IISIP YAPIS Biak, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna menyelesaikan problem-problem sosial yang menjadi rekomendasi ke depan,” jelasnya.
Selain memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, Rudiyansyah berharap hasil disertasinya dapat dipublikasikan secara lebih luas sehingga menjadi bahan pembelajaran maupun referensi bagi daerah lain.
Menurutnya, publikasi hasil penelitian menjadi penting agar kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan program kesejahteraan OAP di Biak Numfor dapat dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Terkait dengan disertasi ini tentunya bagaimana luarannya masuk dalam publikasi yang baik agar dapat dibaca oleh orang banyak di luar sana, supaya dapat mempelajari dan menjadi rujukan apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan,” ungkapnya.
Ia berharap praktik-praktik yang dinilai efektif dari program tersebut nantinya dapat direplikasi, tidak hanya di Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga di wilayah Papua lainnya bahkan daerah lain di Indonesia.
“Itu bisa dicontoh di daerah-daerah lain, baik itu di Biak maupun daerah lain di Papua dan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Rudiyansyah menjelaskan, sejumlah program yang menjadi perhatian dalam penelitiannya antara lain bantuan pembangunan rumah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan terhadap sektor perikanan yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Biak Numfor.
Salah satu bentuk dukungan terhadap nelayan, kata dia, adalah pembangunan fasilitas penyimpanan es berkapasitas besar di sejumlah kampung.
“Program tentunya, kalau yang sudah berjalan hari ini, salah satunya adalah bantuan membangun rumah dan sebagainya, kemudian UMKM, termasuk keterlibatan pihak nelayan,” katanya.
Untuk mendukung aktivitas nelayan, terdapat fasilitas es dengan kapasitas sekitar 20 ton pada satu titik. Fasilitas serupa disebut tersedia pada sejumlah titik di kampung yang menjadi lokasi program.
“Ada pembangunan es yang cukup besar, gudang es yang begitu besar yaitu kapasitas 20 ton dalam satu titik, dan itu ada empat titik dari beberapa kampung. Memang itu diperuntukkan nelayan,” jelas Rudiyansyah.
Menurutnya, fasilitas tersebut mempunyai kaitan penting dengan peningkatan produktivitas nelayan, terutama dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut.
“Bagaimana produktivitas nelayan kemudian mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan hasil melaut,” ujarnya.
Rudiyansyah berharap temuan dalam disertasinya tidak berhenti menjadi dokumen akademik, melainkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan maupun program konkret.
“Ya, tentunya itu yang kita harapkan. Apa pun yang menjadi hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah agar ditindaklanjuti dan menjadi program ke depannya,” tegasnya.
Melalui penelitian tersebut, ia berharap pendekatan pembangunan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor semakin bertumpu pada kebutuhan masyarakat, hasil kajian ilmiah, serta evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat juga diharapkan semakin diperkuat sehingga dana Otonomi Khusus dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Diketahui, Prof. Dr. H. Muhammad Yunus, M.A. sebagai Promotor dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si. sebagai Ko-Promotor. Sementara Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si. sebagai Plt. Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik.
