Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Monitoring Evaluasi (Dok: Sinta KabarMakassar)KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola kerja untuk mengejar realisasi belanja APBD 2026 yang hingga Agustus baru mencapai 40,96 persen.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari ideal. Appi menyebut, pada periode Agustus, serapan anggaran semestinya sudah berada di kisaran 70 persen dan mulai bergerak menuju 80 persen.
Target pemerintah kota pun dipatok lebih tinggi, yakni sekitar 95 persen hingga akhir tahun anggaran.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Appi saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi program serta kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/08).
Menurut Appi, rendahnya serapan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administrasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Appi mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membuat realisasi belanja berjalan lambat, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, arus pembayaran hingga sumber daya manusia.
Pada tahap perencanaan, ia menyoroti kegiatan yang belum benar-benar siap dieksekusi tetapi sudah dimasukkan dalam anggaran. Kondisi itu membuat pekerjaan tertunda dan berpotensi menumpuk pada akhir tahun.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” katanya.
Persoalan pengadaan juga menjadi perhatian. Dokumen yang belum siap, keterlambatan tender, desain yang belum tuntas hingga kendala lapangan disebut dapat menghambat pelaksanaan program.
Appi meminta setiap OPD memperhitungkan risiko sejak awal, termasuk dampak perubahan musim terhadap pekerjaan.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, ia meminta sistem pembayaran mengikuti perkembangan pekerjaan. Pembayaran termin tidak seharusnya menumpuk di penghujung tahun karena lemahnya perencanaan arus kas.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol,” ujarnya.
Appi juga mengingatkan pergantian PPTK maupun PPK yang terlalu sering dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan. Pejabat yang diberi tanggung jawab diminta memahami program, proses pelaksanaan dan target yang harus dicapai.
Dalam evaluasi tersebut, Appi turut meminta OPD membedakan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik. Menurutnya, serapan tinggi tidak otomatis menunjukkan kinerja baik apabila pekerjaan fisiknya rendah.
Sebaliknya, realisasi fisik yang tinggi tetapi serapan keuangan rendah juga harus dicermati secara khusus.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Sementara kondisi ketika realisasi fisik dan keuangan sama-sama rendah dinilai sebagai situasi paling buruk.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” kata Appi.
Ia meminta evaluasi tersebut menjadi momentum perubahan pola kerja Pemkot Makassar. Sistem perencanaan dan eksekusi harus diperbaiki mulai tahun depan agar persoalan serapan rendah tidak kembali berulang.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” tukasnya.
