Anggaran MBG Terserap Rp70,2 Triliun per April 2026

Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis berupa mi ayam lengkap dengan sayur dan kerupuk pangsit serta buah. - dok/Harian Jogja

Harianjogja.com, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2027. Pemerintah bahkan memasukkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 sebagai bagian dari strategi besar mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029.

Dalam rancangan RKP 2027 yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Kamis (7/5/2026), program MBG masuk dalam klaster pendidikan bersama sejumlah program prioritas nasional lainnya. Kebijakan itu juga disebut telah selaras dengan arah fiskal tahunan pemerintah yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp335 triliun untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga 27 April 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp70,2 triliun atau sekitar 20,9% dari total pagu yang disiapkan.

Meski demikian, laju pertumbuhan penyerapan anggaran secara bulanan mulai melambat. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran yang diumumkan pemerintah pada awal April 2026 sebagai respons terhadap dampak gejolak perang global.

Dari sisi penerima manfaat, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 61,96 juta penerima hingga akhir April 2026. Distribusi program dilakukan melalui 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah penerima manfaat itu terdiri atas 13,1 juta siswa dan 48,9 juta penerima non-siswa. Program tersebut menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah sendiri menyiapkan total 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk periode 2025-2029. Program-program tersebut dibagi ke dalam delapan klaster utama sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8% pada 2029.

Rachmat Pambudy menjelaskan delapan klaster prioritas itu meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan berkualitas, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pada klaster kedaulatan pangan, pemerintah menyiapkan sembilan program prioritas, di antaranya pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengadaan 4.582 kapal ikan modern, hingga pengembangan 2.000 hektare kawasan sentra industri garam nasional.

Sementara itu, klaster kemandirian energi mencakup 16 program prioritas. Di sektor pendidikan terdapat 13 program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah dan pembangunan 514 Sekolah Rakyat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan empat program pada klaster kesehatan, lima program di sektor hilirisasi dan industrialisasi, serta lima program pada klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan desa, pemerintah menyiapkan dua program utama berupa pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun pada klaster penurunan kemiskinan, pemerintah menjalankan program PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.

Rachmat menegaskan seluruh agenda pembangunan tersebut juga akan ditopang penguatan pertahanan keamanan, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, penegakan hukum, hingga diplomasi ekonomi. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” ujar Rachmat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.