SPMB Jateng 2026 Resmi Dibuka, Daya Tampung Baru 40 Persen

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menandatangani komitmen bersama terkait SPMB 2026 saat peresmian SMAN 1 Kemalang Klaten, Selasa (19/5/2026). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)

Harianjogja.com, KLATEN — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMA negeri, SMK negeri, hingga SLB negeri. Peluncuran program ini dilakukan bersamaan dengan peresmian SMAN 1 Kemalang di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten, Selasa (19/5/2026).

Program SPMB tahun ini menjadi sorotan lantaran daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah masih terbatas. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengungkapkan total kursi yang tersedia hanya mencapai 231.724 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) atau sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat yang mencapai lebih dari 567.000 siswa.

Artinya, lebih dari separuh lulusan SMP di Jawa Tengah masih harus mencari alternatif pendidikan di luar sekolah negeri. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Jateng menggandeng 139 sekolah swasta melalui program kemitraan. Dari kerja sama ini, disiapkan sekitar 5.000 kursi tambahan yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.

Tak hanya itu, Pemprov juga menghadirkan program SMK boarding dan semi boarding sebagai solusi bagi siswa dengan keterbatasan ekonomi, sekaligus memperluas akses pendidikan berbasis keterampilan.

Dari sisi sistem, SPMB 2026 mengusung pembaruan signifikan. Seleksi siswa kini memanfaatkan integrasi berbagai basis data resmi, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), EMIS dari Kanwil Kemenag, hingga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, data kependudukan dari Disdukcapil juga menjadi acuan utama.

Dengan sistem ini, praktik manipulasi data seperti perpindahan kartu keluarga (KK) yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan bisa ditekan secara signifikan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Ia secara tegas melarang segala bentuk praktik titip-menitip yang dapat mencederai keadilan.

“Tidak ada titip-menitip. Tidak ada jasa penitipan. Semakin ada upaya seperti itu, justru akan kami coret. Semua proses terbuka dan bisa diawasi,” tegasnya.

Ia juga memastikan seluruh tahapan SPMB dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman dan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Dengan berbagai pembaruan sistem dan pengawasan ketat, Pemprov Jawa Tengah berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lebih transparan, adil, dan mampu menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id