5 hours ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah beragam persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKPKD) Kota Padang yang digelar di Aula Tuah Sakato Mapolresta Padang, Kamis (10/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Wakapolresta Padang AKBP Faidil Rizki, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius, unsur Forkopimda Kota Padang serta sejumlah stakeholder terkait.
Pertemuan itu menjadi forum untuk memetakan berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Padang. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan stakeholder terkait tidak hanya membahas persoalan yang telah muncul, tetapi juga mendorong langkah antisipasi agar berbagai potensi gangguan dapat dicegah sejak dini.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam rakor tersebut, mulai dari aktivitas koperasi di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, penyampaian aspirasi masyarakat, perkembangan isu di media sosial, tawuran antarpelajar maupun kelompok masyarakat, balapan liar, hingga kondisi kualitas udara akibat kabut asap.
Selain itu, perkembangan penataan Pasar Raya Padang juga menjadi bagian dari pembahasan. Beragam persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama karena memiliki karakter dan potensi dampak yang berbeda terhadap kondisi sosial dan keamanan kota.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, kewaspadaan dini harus dibangun melalui koordinasi dan komunikasi yang kuat antarlembaga. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membaca perkembangan situasi yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kita perlu melihat setiap persoalan secara objektif dan hati-hati. Jangan sampai ada pihak yang merasa didiskriminasi. Yang paling penting bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi konflik,” kata Maigus.
Ia menilai, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban harus disikapi secara proporsional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Langkah tersebut, kata Maigus, penting dilakukan mengingat dinamika di tengah masyarakat dapat berkembang dengan cepat. Terlebih, perkembangan informasi melalui media sosial sering kali membuat sebuah persoalan dengan mudah diketahui dan dibicarakan oleh publik.
Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan stakeholder perlu memiliki kesamaan informasi dan persepsi dalam menyikapi setiap persoalan. Dengan komunikasi yang berjalan baik, potensi kesalahpahaman maupun konflik dapat ditekan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
“Prinsipnya, kita ingin seluruh persoalan yang ada bisa kita antisipasi bersama. Jangan menunggu sampai terjadi persoalan yang lebih besar, tetapi kita lakukan langkah-langkah sejak dini. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi mengantisipasi berbagai persoalan,” ujarnya.
Maigus juga meminta dukungan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menjaga kondisi Kota Padang tetap kondusif, aman dan terkendali.
Menurut dia, kewaspadaan dini bukan berarti menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebaliknya, kewaspadaan merupakan upaya bersama untuk memastikan setiap potensi persoalan dapat dikenali, dikomunikasikan dan ditangani secara tepat.
Dalam rakor tersebut, kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi mempengaruhi Kamtibmas.
Wakapolresta Padang AKBP Faidil Rizki mengatakan, kepolisian bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait terus melakukan langkah-langkah preventif melalui patroli, pemantauan di lapangan serta koordinasi lintas sektor.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menganggap remeh persoalan sekecil apa pun yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita tidak boleh underestimate terhadap setiap persoalan yang berkembang. Karena itu, kita harus mengantisipasi sejak awal, agar tidak terjadi konflik atau gangguan Kamtibmas di kemudian hari,” kata Faidil.
Menurutnya, berbagai informasi dan laporan yang berkaitan dengan kondisi keamanan menjadi perhatian kepolisian. Termasuk aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Faidil menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang perlu difasilitasi dan dikawal agar berlangsung aman serta tetap berada dalam koridor yang berlaku.
“Semua penyampaian aspirasi yang masuk menjadi perhatian kami. Kami berupaya bersama stakeholder agar penyampaian aspirasi tersebut dapat berjalan dengan aman, dan tidak menimbulkan hal-hal di luar keinginan kita yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas,” ujarnya.
Selain persoalan penyampaian aspirasi, kepolisian juga terus mencermati potensi gangguan yang bersumber dari aktivitas kelompok masyarakat, tawuran, balapan liar maupun isu-isu yang berkembang di ruang digital.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah dari sisi kebijakan dan pelayanan publik, sementara kepolisian menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta langkah-langkah preventif di lapangan.
Rakor TKPKD tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun sistem kewaspadaan yang tidak hanya bersifat reaktif. Setiap informasi yang muncul perlu diverifikasi dan dikomunikasikan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara terukur.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemko Padang berharap berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi konflik terbuka maupun gangguan terhadap aktivitas warga.
Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda dan seluruh stakeholder pun diharapkan mampu menjaga Kota Padang tetap dalam situasi yang aman, tertib dan kondusif, sekaligus memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama.
