Pasokan Batu Bara PLN Tersendat, Bahlil Bentuk Tim Khusus Pengadaan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. /Instagram-Bahlil.

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) menyusul masih adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan batu bara kalori sedang yang menjadi bahan bakar utama sejumlah pembangkit listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembentukan tim dilakukan untuk memastikan proses pengadaan energi primer berjalan lebih efektif sekaligus menghindari perbedaan data dan informasi antarlembaga.

“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Untuk menjamin pasokan listrik nasional, pemerintah telah memberikan penugasan pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan tambang dengan volume sekitar 190 juta ton.

Dari total alokasi tersebut, sekitar 150 juta hingga 160 juta ton telah memperoleh konfirmasi pasokan dari perusahaan tambang. Sementara volume yang sudah masuk tahap kontrak mencapai sekitar 134 juta ton.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PLN yang belum terikat kontrak pengadaan.

Meski secara volume kebutuhan sebagian besar telah terpenuhi, persoalan utama berada pada ketersediaan batu bara kalori sedang yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik.

Menurut Bahlil, jenis batu bara tersebut semakin sulit diperoleh karena produsen lebih memilih menjual ke pasar yang menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan harga khusus untuk PLN.

“Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujarnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh perbedaan harga yang cukup lebar antara harga DMO dan harga pasar. Saat ini perusahaan tambang wajib menjual batu bara untuk kebutuhan PLN dengan harga DMO sebesar US$70 per ton.

Di sisi lain, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 telah mencapai US$121,83 per ton. Selisih harga tersebut membuat pasokan batu bara kalori sedang ke PLN menjadi kurang menarik bagi pelaku usaha tambang.

“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bahlil mengaku telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional.

Melalui tim yang baru dibentuk, pemerintah berharap seluruh proses pengadaan dapat diawasi lebih ketat sehingga kebutuhan energi primer PLN tetap terjaga dan tidak mengganggu keandalan pasokan listrik nasional.

“Ini agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” ujar Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara