Jejak Arsip Kadipaten Pakualaman sebagai Pelopor Pendidikan

4 hours ago 2

Jejak Arsip Kadipaten Pakualaman sebagai Pelopor Pendidikan

Widyapustaka dan Arsip Pura Pakualaman Sri Ratna Saktimulya, Komisi D DPRD DIY, Sri Muslimatun, dan Kepala DPAD DIY, Syam Arjayanti dalam talkshow bertajuk 'Jejak Arsip Kadipaten Pakualaman Sebagai Pelopor Pendidikan' di The Alana Malioboro, Kamis (11/6/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.

JOGJA—Kadipaten Pakualaman tidak hanya memiliki sejarah panjang tentang budaya dan pemerintahan, tetapi juga memiliki perhatian khusus pada dunia pendidikan. Melalui arsip terungkap bahwa Pakualaman berperan penting dalam mendorong pendidikan modern, mulai dari pengiriman pelajar ke Eropa hingga melahirkan tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara.

Hal ini terungkap dalam talkshow bertajuk "Jejak Arsip Kadipaten Pakualaman sebagai Pelopor Pendidikan" yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY di The Alana Malioboro, Kamis (11/6/2026).

Widyapustaka dan Arsip Pura Pakualaman, Sri Ratna Saktimulya, mengatakan jejak pendidikan di Pura Pakualaman telah dimulai sejak masa pemerintahan Pakualaman II pada 1830 hingga 1858. Pada masa itu, menurutnya, Pakualaman II membuat manuskrip-manuskrip dalam bentuk gambar dengan tujuan agar anak-anak lebih tertarik untuk belajar.

Sementara itu, orang dewasa dapat memahami pesan dan isi yang tertuang dalam manuskrip tersebut. Ia menjelaskan, perhatian terhadap pendidikan berlanjut pada masa Pakualaman III melalui pemberian beasiswa bagi kalangan pribumi.

Dia menjelaskan, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, juga lahir dari lingkungan Pakualaman dan merupakan cucu Pakualaman III.

"Pada masa Pakualaman V, putra-putra sudah berangkat ke Belanda untuk belajar," ujarnya.

Sri Ratna menjelaskan, pendidikan semakin digiatkan pada masa Pakualaman VIII melalui upaya pengentasan buta huruf. Menurutnya, pada masa itu masyarakat sudah banyak yang bisa membaca, meski sebagian masih buta huruf.

"Jadi, peran-peran beliau para Pakualaman itu cukup tinggi dalam hal pendidikan. Sangat peduli dengan pendidikan," paparnya.

Kepala DPAD DIY, Syam Arjayanti, menjelaskan keberadaan arsip menjadi kunci untuk mengungkap sejarah pendidikan di Pura Pakualaman. Namun, arsip tersebut tidak cukup hanya disimpan, melainkan perlu diolah dan dikelola agar informasi di dalamnya dapat dibaca.

Ia mencontohkan arsip-arsip di Pura Pakualaman masih berbentuk tulisan berbahasa Jawa sehingga tidak semua orang dapat membacanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan alih bahasa agar isi arsip dapat dipahami masyarakat. Syam menyebut saat ini baru sebagian arsip Pakualaman yang telah dialihbahasakan.

"Setelah dialihbahasakan, perlu didigitalisasikan supaya masyarakat kalau mau mencari arsip tidak susah. Kami ada katalognya, misalnya mau mencari tentang Pakualaman III, walaupun arsip-arsip asli itu disimpan di Pura," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama Pura Pakualaman juga pernah mengunjungi beberapa negara, seperti Inggris dan Belanda, untuk mencari arsip. Syam mengatakan arsip-arsip di negara tersebut dikelola dengan baik, bahkan telah didigitalisasikan.

"Mereka terbuka, mereka sudah melakukan digitalisasi sendiri. Digitalisasi di sana sudah hal yang normal," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DIY, Sri Muslimatun, menyampaikan DPRD memberikan dukungan terhadap pengelolaan arsip melalui tiga fungsi pokok, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, DPRD berkomitmen bersama DPAD DIY untuk merawat arsip-arsip milik DIY.

Ia menyebut saat ini memang sedang dilakukan efisiensi sehingga harus dibuat skala prioritas. Menurutnya, perlu dipikirkan bersama apa yang menjadi prioritas dan harus dijalankan secara bersama-sama.

"Mengingat arsip ini sangat penting. Proses membawa pulang arsip tentu perangkatnya juga harus disiapkan. Sarana dan prasarana, gedungnya, dan aturannya."

Ke depan, menurutnya, sumber daya manusia (SDM)-nya juga harus disiapkan. Ia menyebut dari 38 dinas saat ini baru terdapat 21 arsiparis, padahal idealnya setiap dinas memiliki satu arsiparis.

"Apakah sudah cukup? Di setiap dinas itu harusnya punya. Meskipun bukan arsiparis murni, mereka harus bisa mengolah arsip serasa arsiparis profesional," jelasnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news