Indonesia Bergantung Impor Implan Medis 94 Persen, Pakar Beri Solusi

Presiden Indonesian Orthopaedic & Traumatology Research Society (IOTRS), Dr. dr. Norman Zainal, Sp.OT, M.Kes. /Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Ketergantungan Indonesia terhadap implan medis impor masih sangat tinggi. Sekitar 92% hingga 94% kebutuhan implan medis nasional masih dipenuhi dari produk luar negeri, sementara kebutuhan operasi penggantian sendi panggul dan lutut terus meningkat.

Presiden Indonesian Orthopaedic & Traumatology Research Society (IOTRS), Dr. dr. Norman Zainal, Sp.OT, M.Kes., menilai kondisi tersebut perlu segera direspons melalui penguatan riset, kolaborasi lintas disiplin, dan regulasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Norman di sela-sela Pertemuan Ilmiah Tahunan Indonesian Hip and Knee Society (IHKS) 2026 di Jogja, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Norman, keterlambatan pengembangan implan medis dalam negeri bukan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia. Persoalan justru terletak pada belum optimalnya kolaborasi antardisiplin serta minimnya pendanaan riset yang berkelanjutan.

Pengembangan implan membutuhkan kerja sama antara insinyur dan dokter spesialis bedah. Insinyur memiliki keahlian dalam membentuk dan mengolah material, sedangkan dokter memahami kebutuhan medis serta karakteristik implan yang dibutuhkan tubuh manusia.

"Sejak 2013 kita menggoda pemerintah untuk menggarap ini, namun belum menjadi sesuatu yang maksimal. Untuk membikin implan ini mesti ada kolaborasi antara orang teknik dengan dokter. Insinyur paham cara membentuk logam, tetapi tidak mengerti kebutuhan material serta gaya mekanis yang presisi di tubuh manusia. Sebaliknya, dokter paham kebutuhan pasien tetapi tidak diajarkan cara memproduksi logam," ujar Norman.

Pengujian Implan Membutuhkan Waktu Panjang

Norman menjelaskan tantangan lain berada pada proses pengujian dan standardisasi implan medis. Sebelum digunakan kepada pasien, produk harus melalui serangkaian tahapan penelitian dan pengujian yang panjang serta ketat.

Menurut dia, penelitian berpotensi terhenti apabila dukungan pendanaan tidak tersedia secara berkesinambungan. Kondisi tersebut juga dapat membuat para peneliti yang sebelumnya menempuh pendidikan di luar negeri kesulitan melanjutkan riset ketika kembali ke Indonesia.

"Untuk bisa dipakai ke manusia itu tahapannya sangat panjang. Kalau pembiayaannya tidak bagus, ya berhenti di tengah jalan. Banyak peneliti lulusan luar negeri yang hebat, begitu kembali ke Indonesia tidak bisa melanjutkan penelitiannya karena tidak ada dukungan anggaran. Padahal, biaya impor implan kita sangat besar," tegasnya.

Ia menilai kebutuhan terhadap implan akan terus meningkat seiring jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan operasi penggantian sendi, khususnya panggul dan lutut.

Karena itu, investasi dalam riset dan pengembangan implan lokal dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Pakar Dorong Regulasi Setingkat Perpres

Norman menyebut pembentukan Organisasi Riset (OR) Kesehatan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta keberadaan wadah kolaborasi ilmiah seperti IHKS menjadi langkah yang mulai mengarah pada penguatan riset kesehatan.

Namun, ia menilai masih diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan berkelanjutan agar riset implan dapat berkembang hingga tahap produksi dan pemanfaatan secara luas.

Menurutnya, regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau program strategis nasional diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap pengembangan industri implan generik di dalam negeri.

"Orang nomor satu yang membutuhkan implan adalah pasien. Pendanaan riset menjadi kunci utama agar kita tidak terus bergantung pada produk luar negeri. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, investasi riset implan dalam negeri tidak akan pernah rugi dan akan membawa dampak besar bagi kemandirian kesehatan nasional," pungkas Norman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.