18 hours ago
7
PADANG, KLIKPOSITIF – Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Drs. Syafruddin Karimi, SE, MA mengatakan, kenaikan Rasio Gini dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tidak membagikan tambahan kesejahteraan secara proporsional.
“Data distribusi pengeluaran memperjelas sumber pelebarannya. Bagian pengeluaran kelompok 40 persen menengah turun dari 35,92 persen menjadi 35,44 persen, sedangkan bagian kelompok 20 persen teratas naik dari 44,80 persen menjadi 45,34 persen,” katanya melalui pesan pendek WhatsApp, Jumat, 7 Agustus 2026 di Padang.
Ia mengatakan, kelompok 40 persen terbawah juga kehilangan 0,06 poin menjadi 19,22 persen. “Artinya, kelompok atas menikmati pertumbuhan pengeluaran lebih cepat, sementara posisi relatif kelompok bawah dan menengah melemah. Struktur ekonomi ikut menjelaskan keadaan ini. Industri pengolahan hanya tumbuh 4,52 persen dan menambah sekitar 9.000 pekerja selama Februari–Mei 2026,” jelasnya.
Sebaliknya, pertumbuhan banyak ditopang konsumsi pemerintah, investasi, dan sektor jasa dengan mutu pekerjaan beragam. Karena itu, kenaikan PDB belum otomatis memperbaiki distribusi pendapatan, pekerjaan formal, ataupun daya beli secara merata.
Kondisi tersebut berarti ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan berkualitas dan inklusif. “Kemiskinan memang turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, sedangkan pengangguran terbuka turun menjadi 4,65 persen. Capaian itu patut diakui. Akan tetapi, 59,30 persen pekerja masih berada di sektor informal dan 49,21 juta orang bekerja kurang dari 35 jam per minggu,” paparnya.
Syafruddin menyebut, data tersebut menunjukkan pertambahan pekerjaan belum selalu memberikan pendapatan stabil, perlindungan sosial, dan prospek mobilitas ekonomi.
“Ketimpangan perkotaan yang mencapai 0,387 juga menandakan bahwa pusat pertumbuhan menghasilkan manfaat sangat berbeda antara pekerja profesional, pemilik aset, dan pekerja informal,” terangnya.
Pertumbuhan di atas 5 persen berarti pendapatan nasional meningkat, bukan berarti setiap kelompok memperoleh kenaikan sebesar 5 persen. Pemerintah perlu menguji distribusinya melalui upah riil, pendapatan median, pekerjaan formal, kepemilikan aset, dan bagian konsumsi kelompok bawah.
“Tanpa perbaikan indikator tersebut, klaim bahwa pertumbuhan telah dirasakan merata sulit dipertahankan,” terangnya.
