13 hours ago
6
Kantor BPBD Bantul./ Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL - Kebijakan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas layanan kebencanaan kepada masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul memastikan seluruh pelayanan darurat tetap berjalan penuh, mulai dari penanganan kebakaran, penyelamatan, evakuasi sarang tawon, hingga distribusi air bersih saat musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menegaskan bahwa sektor pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga tidak terdampak oleh langkah efisiensi yang saat ini dilakukan pemerintah daerah.
“Kita tidak ada efisiensi. Jadi kita berupaya mengefisiensikan kegiatan lain. Evakuasi sarang tawon dan lain-lain tidak ada efisiensi. Untuk pelayanan masyarakat terkait kebencanaan, baik itu kebakaran, penyelamatan maupun kebencanaan yang lain, itu kita layani penuh,” kata Mujahid, Minggu (21/6).
Menurutnya, penghematan justru diarahkan pada pos-pos belanja yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan operasional penanganan kebencanaan tetap terpenuhi.
“Kalau pelayanan tidak berpengaruh. Kita efisiensi di tempat lain, tapi kita dorong untuk yang pelayanan. Misalnya untuk rapat, koordinasi, maupun pembelian alat tulis kantor itu kita efisiensi, lalu kita prioritaskan untuk kebutuhan pendukung BBM,” ujarnya.
Mujahid menjelaskan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan akan tetap menjadi perhatian utama BPBD. Bahkan, dalam kondisi tertentu pihaknya juga akan memperkuat kolaborasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ada di tingkat kalurahan.
Keberadaan FPRB dinilai sangat membantu dalam mempercepat respons penanganan kejadian-kejadian yang sifatnya masih dapat ditangani di tingkat lokal.
“Apabila masyarakat menghendaki, kalau dirasa perlu kami juga ingin memberdayakan teman-teman FPRB di kalurahan. Jadi kalau teman-teman FPRB cukup mampu menangani, kami bekerja sama dengan mereka. Kalau memang harus kami tangani, kami akan turun langsung,” katanya.
Selain memastikan layanan tanggap darurat tetap berjalan, BPBD Bantul juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah.
Mujahid memastikan program dropping air bersih bagi warga terdampak kekeringan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran maupun BBM.
“Dropping air tidak berpengaruh. Untuk dropping air sudah kita buat simulasi. Nanti di pertengahan Agustus kita sudah siap,” ujarnya.
BPBD Bantul saat ini telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas distribusi air bersih ketika kebutuhan masyarakat mulai meningkat.
“Kita sudah punya peta titik lokasi yang mengalami kekeringan. Itu sudah kita petakan dan anggaran untuk dropping air juga sudah kita alokasikan,” katanya.
Meski demikian, Mujahid tidak merinci besaran anggaran yang disiapkan tahun ini. Ia hanya memastikan kebutuhan pendanaan untuk layanan air bersih masih mencukupi.
Menurutnya, BPBD tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Selama ini distribusi air bersih saat musim kemarau juga mendapat dukungan dari berbagai perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Selain anggaran dari kami, kami juga bekerja sama dengan perusahaan. CSR selama ini cukup banyak membantu, sehingga tetap akan kami berdayakan,” ujarnya.
Mujahid berharap kebutuhan distribusi air bersih tahun ini dapat berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harapan tersebut muncul karena sejumlah wilayah rawan kekeringan telah memiliki sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga.
“Saya berharap di beberapa titik kekeringan yang selama ini ada, sekarang sudah memiliki upaya-upaya melalui Pamsimas. Jadi itu akan mengurangi volume distribusi air untuk wilayah kekeringan,” katanya.
Meski telah melakukan berbagai persiapan, BPBD tetap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi musim kemarau. Informasi dari masyarakat maupun media dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaol, mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk distribusi air bersih.
BPBD Bantul mengalokasikan sekitar Rp20 juta untuk kebutuhan awal droping air bersih. Dana tersebut diperkirakan mampu digunakan untuk sekitar 400 tangki air jika kekeringan mulai melanda.
“Untuk anggaran sekitar 20 juta atau itu bisa digunakan untuk menyediakan 400 tengki air bersih,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
