Politisi Senior Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Keputusan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai mulai mengubah konstelasi politik internal menjelang Musyawarah Daerah (Musda).
Sejumlah DPD II disebut mulai mengalihkan dukungan kepada IAS, sehingga peluang terjadinya aklamasi dinilai semakin terbuka apabila proses konsolidasi terus menguat.
Pengamat politik sekaligus Direktur Profetik Institute, Asratillah, mengatakan diskresi yang diberikan DPP menjadi faktor penting yang memengaruhi arah dukungan pemilik suara di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, perubahan sikap sebagian DPD II menunjukkan besarnya pengaruh keputusan DPP terhadap dinamika politik internal Partai Golkar.
“Saya melihat dinamika terbaru ini memang mengubah peta politik menjelang Musda Golkar Sulsel. Jika benar sejumlah DPD II mulai mengalihkan dukungannya kepada Ilham Arief Sirajuddin setelah keluarnya diskresi, maka itu menunjukkan bahwa keputusan DPP memiliki pengaruh yang nyata terhadap perilaku politik sebagian pemilik suara,” ujar Asratillah, Senin (29/06).
Ia menjelaskan karakter kepemimpinan Partai Golkar yang selama ini memiliki struktur organisasi yang kuat membuat setiap keputusan dan sinyal politik dari DPP menjadi rujukan penting bagi pengurus di daerah dalam menentukan arah dukungan menjelang Musda.
Meski demikian, Asratillah mengingatkan dinamika tersebut belum dapat disimpulkan sebagai berakhirnya kontestasi. Menurutnya, perubahan dukungan masih sangat mungkin terjadi hingga forum Musda benar-benar dilaksanakan.
“Dalam organisasi yang memiliki kultur kepemimpinan kuat seperti Golkar, sinyal dari DPP sering kali menjadi faktor yang ikut membentuk arah konsolidasi di daerah. Meski demikian, perubahan dukungan tetap harus dilihat secara hati-hati karena politik internal partai sangat dinamis hingga forum Musda benar-benar berlangsung,” katanya.
Asratillah juga menilai arahan DPP kepada IAS agar segera melakukan konsolidasi dengan seluruh DPD II memiliki pesan politik yang jelas. Langkah tersebut dinilai bukan hanya untuk mengamankan pencalonan IAS, tetapi juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat daerah sebelum Musda digelar.
“Saya berpandangan bahwa arahan DPP kepada IAS untuk melakukan konsolidasi dengan DPD II sebelum Musda merupakan pesan politik yang penting. Artinya DPP tidak hanya menginginkan adanya kandidat yang memperoleh legitimasi dari pusat, tetapi juga berharap kepemimpinan yang lahir nantinya memiliki penerimaan yang luas di tingkat daerah,” jelasnya.
Menurutnya, apabila konsolidasi tersebut mampu menyatukan mayoritas kekuatan internal Golkar Sulsel, maka peluang Musda berlangsung secara aklamasi akan semakin besar. Namun, ia menekankan bahwa aklamasi harus lahir dari kesepakatan seluruh pemilik suara, bukan karena adanya tekanan politik.
“Jika proses konsolidasi itu berhasil dan mayoritas kekuatan internal mencapai titik temu, maka peluang Musda berakhir melalui aklamasi memang menjadi semakin terbuka. Namun aklamasi hanya akan memiliki legitimasi apabila lahir dari kesepahaman bersama, bukan karena tekanan politik,” tegasnya.
Di sisi lain, Asratillah menilai bergesernya dukungan setelah keluarnya diskresi merupakan fenomena yang lazim dalam setiap kontestasi politik. Menurutnya, sebagian elite partai biasanya akan menyesuaikan pilihan setelah membaca arah kebijakan pengurus pusat.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perpindahan dukungan yang mulai terlihat belum tentu mencerminkan keseluruhan peta kekuatan menjelang Musda. Masih ada kemungkinan sejumlah DPD II mempertahankan sikap awal ataupun menunggu perkembangan politik hingga mendekati pelaksanaan Musda.
“Perubahan dukungan pasca keluarnya diskresi merupakan hal yang cukup wajar. Dalam setiap kontestasi politik selalu ada kecenderungan sebagian aktor menyesuaikan pilihan ketika membaca arah keputusan elite. Akan tetapi, perubahan beberapa dukungan belum tentu mencerminkan perubahan keseluruhan peta politik. Masih sangat mungkin terdapat DPD II yang memilih bertahan pada posisi awal atau masih menunggu perkembangan hingga menjelang Musda. Karena itu saya menilai proses konsolidasi belum selesai,” paparnya.
Asratillah turut menyinggung sikap Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang belakangan tidak banyak menyampaikan pernyataan terkait dinamika Musda Golkar Sulsel. Menurutnya, sikap tersebut tidak dapat diartikan sebagai berakhirnya persaingan karena setiap kandidat memiliki strategi politik masing-masing menjelang pengambilan keputusan.
“Mengenai posisi Munafri Arifuddin (Appi), saya tidak melihat situasinya sebagai akhir dari persaingan. Justru pada fase seperti ini seorang kandidat biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah politik. Pilihan untuk tidak banyak berbicara di ruang publik dapat dibaca sebagai strategi menjaga ruang komunikasi dengan berbagai pihak tanpa memperkeruh suasana menjelang keputusan akhir. Dalam politik, ketenangan sering kali menjadi bagian dari strategi, terutama ketika proses negosiasi masih berlangsung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peluang Musda Golkar Sulsel berlangsung secara aklamasi akan semakin besar apabila arus dukungan kepada IAS terus bertambah. Namun apabila masih terdapat kekuatan yang tetap bertahan mendukung kandidat lain, maka kontestasi tetap berpotensi terjadi hingga forum Musda digelar.
“Jika arus dukungan kepada IAS terus menguat dan mampu diterima oleh hampir seluruh DPD II, maka peluang aklamasi memang semakin besar. Namun apabila masih terdapat kekuatan yang memilih mempertahankan dukungan kepada kandidat lain, maka ruang kompetisi tetap terbuka.” Ujarnya.
Pada akhirnya yang paling menentukan bukan hanya diskresi dari DPP atau perpindahan dukungan semata, melainkan kemampuan seluruh elite Golkar Sulsel membangun kesepakatan yang dapat menjaga persatuan partai setelah Musda selesai,” tambahnya.
