Regional CEO 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisnu Ramadhani (Tengah) saat Media gathering Regional 4 PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tema edukasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, (Dok: KabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk bersubsidi, dengan memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat distribusi.
Sekitar 145 regulasi yang tersebar di berbagai tingkatan, kini diringkas menjadi tiga aturan utama yang berfokus pada percepatan dan ketepatan penyaluran ke petani.
Kebijakan ini bertumpu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang menyederhanakan puluhan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga instruksi presiden ke dalam satu kerangka yang lebih ringkas dan operasional. Langkah ini disebut sebagai terobosan untuk memutus rantai birokrasi panjang yang selama ini kerap memperlambat distribusi pupuk subsidi.
Regional CEO 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisnu Ramadhani, menegaskan bahwa penyederhanaan tersebut bukan sekadar pengurangan aturan, melainkan transformasi menyeluruh sistem distribusi.
“Kurang lebih 145 regulasi kita sederhanakan menjadi tiga aturan dominan. Tujuannya jelas, memangkas birokrasi agar penyaluran pupuk subsidi lebih cepat, lebih mudah, dan tepat sasaran,” ujarnya saat media gathering Regional 4 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan jurnalis dengan tema edukasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, di Virtual Cafe dan Resto CPI kota Makassar, Rabu (22/04).
Ia menjelaskan, perubahan paling mendasar terjadi pada alur distribusi dari hulu ke hilir. Jika sebelumnya rantai distribusi cukup panjang, kini dipersingkat mulai dari pabrik produsen, gudang, hingga titik serah langsung ke petani sebagai penerima akhir.
Dalam skema terbaru, pemerintah menetapkan empat titik serah resmi yang memiliki kewenangan menyalurkan pupuk subsidi, yakni kios pupuk, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta kelompok pembudidaya ikan (pokdakan).
Penetapan ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan distribusi di lapangan sekaligus mempercepat akses petani terhadap pupuk.
“Dengan empat jalur ini, distribusi tidak lagi berlapis-lapis. Pupuk bisa langsung sampai ke petani melalui jalur yang lebih sederhana dan terkontrol,” kata Wisnu.
Selain distribusi, penyederhanaan juga menyasar jenis komoditas penerima subsidi. Pemerintah kini hanya memfokuskan pada 10 komoditas strategis nasional, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, kopi, dan singkong. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih terarah dan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.
Di sisi penerima manfaat, cakupan juga diperluas. Selain petani yang terdaftar dalam RDKK, kini petani yang tergabung dalam LMDH serta pembudidaya ikan turut diakomodasi. Skema ini memastikan subsidi menjangkau lebih banyak pelaku sektor pangan, termasuk yang sebelumnya tidak tersentuh.
Penguatan sistem juga dilakukan melalui aturan turunan Permenpan Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur aspek teknis secara lebih rinci.
Regulasi ini mencakup tiga tahapan utama, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga verifikasi dan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan stimulus langsung dengan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada 2025. Kebijakan ini menjadi yang pertama dalam sejarah dan dinilai mampu meningkatkan daya beli petani secara signifikan.
“Ketika harga turun, petani lebih antusias. Daya beli meningkat dan penggunaan pupuk menjadi lebih optimal, sehingga produktivitas hasil panen juga ikut terdorong,” ujar Wisnu.
Sebagai produsen utama, PT Pupuk Indonesia (Persero) menopang kebijakan ini dengan kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton per tahun. Dukungan tersebut diperkuat dengan jaringan distribusi nasional yang mencakup ratusan gudang, puluhan ribu kios, armada kapal, serta ribuan kendaraan angkut.
Meski demikian, tantangan distribusi di kawasan timur Indonesia masih menjadi perhatian. Saat ini, perusahaan tengah menjajaki pembangunan pabrik pupuk di Papua guna memperkuat pasokan di wilayah yang selama ini belum memiliki fasilitas produksi.
Berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis reformasi ini mampu mengatasi persoalan klasik pupuk subsidi seperti kelangkaan dan keterlambatan distribusi.
“Kita ingin memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani yang berhak, lebih cepat, lebih mudah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian,” tukas Wisnu.
