BKPM Ungkap Penyebab Lelang Sistem OSS Rp26,46 Miliar Gagal

Foto ilustrasi investasi. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan lelang proyek pengembangan sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) pada tahun anggaran 2025 tidak berhasil dilaksanakan. Dampaknya, anggaran sebesar Rp26,46 miliar tidak dapat terserap dan menjadi salah satu penyumbang terbesar sisa anggaran kementerian.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan proyek pengembangan OSS tersebut dibiayai melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru disetujui pada pertengahan 2025. Kondisi itu membuat waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas sehingga proses pengadaan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Tidak Ada Penyedia yang Sanggup Kerjakan Proyek

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (15/7/2026), Rosan mengatakan proses lelang sebenarnya telah dilakukan. Namun, kompleksitas sistem OSS membuat tidak ada penyedia yang bersedia mengerjakan proyek dalam sisa waktu yang tersedia.

"Proses lelang telah kami laksanakan, namun mengingat kompleksitas sistem OSS, tidak terdapat penyedia yang bersedia menyanggupi pekerjaan dengan sisa waktu yang ada," ujarnya.

Kegagalan lelang tersebut menyumbang sekitar 36,56% dari total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BKPM pada 2025.

Secara keseluruhan, Kementerian Investasi mencatat sisa anggaran sebesar Rp72,37 miliar atau 8,23% dari total pagu anggaran senilai Rp879,61 miliar.

Efisiensi Anggaran Ikut Pengaruhi Serapan

Selain batalnya proyek OSS, Rosan mengungkapkan masih terdapat anggaran Rp16,75 miliar yang tidak dapat digunakan akibat pemblokiran anggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah sehingga dana tersebut berada di luar kendali kementerian hingga akhir tahun anggaran.

Adapun sisa anggaran lainnya berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:

Efisiensi kontrak pengadaan sebesar 13,21%.

Efisiensi kegiatan swakelola sebesar 18,62%.

Sisa belanja pegawai sebesar 8,43%.

Rosan mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai langkah perbaikan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan program strategis berikutnya.

"Ke depan, kami terus melakukan perbaikan dengan memperkuat pengadaan sejak awal tahun, memperkuat mitigasi risiko kegiatan strategis, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala," ujar Rosan.

Realisasi Investasi Lampaui Target Nasional

Di sisi lain, Rosan menyampaikan realisasi investasi nasional sepanjang 2025 tetap melampaui target meski kementeriannya menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran dan pengembangan sistem OSS.

Menurutnya, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun, atau setara 101,3% dari target nasional sebesar Rp1.905,6 triliun. Nilai tersebut juga tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Capaian ini menyerap 2,71 juta tenaga kerja Indonesia atau naik 10,4%," kata Rosan.

Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi Rp1.030,3 triliun atau 53,4%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun atau 46,6%.

Sementara dari sisi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan nilai Rp991,2 triliun, setara 51,3% dari total realisasi investasi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.