Aliansi BEM Solo Desak Pemerintah Tuntaskan Korupsi Tanpa Tebang Pilih

Pengamat kebijakan publik Erwina Tri, S.I.Kom., bersama para pimpinan Aliansi BEM Solo saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik "Menjawab Kepemimpinan Pemuda" yang dihadiri ratusan mahasiswa se-Solo Raya di Kampus Univet Sukoharjo, Senin malam (22/6/2026). (Foto: Dok Pribadi)

Harianjogja.com, SOLO— Gelombang kritik terhadap penegakan hukum kasus korupsi kembali menguat. Kali ini, Aliansi BEM Solo secara tegas mendesak pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi politik.

Suara lantang tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Menjawab Kepemimpinan Pemuda: Mengawal Ekonomi Kerakyatan, Merawat Ruang Demokrasi” yang digelar di Aula Gedung Perpustakaan Universitas Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Senin (22/6/2026) malam. Sebanyak 107 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo Raya turut ambil bagian dalam forum tersebut.

Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM Solo, Dimas, menilai praktik korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan karena terus merampas hak-hak dasar masyarakat. Ia menyebut penegakan hukum saat ini kerap terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mencuri hak jutaan rakyat. Kami menuntut pemerintah menjaga komitmen untuk memberantas korupsi secara tuntas, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi politik. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih atau berhenti pada pelaku di permukaan saja,” tegas Dimas yang juga merupakan perwakilan dari UNISRI.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengaburkan kasus-kasus korupsi besar yang berpotensi hilang dari perhatian publik. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga ingatan kolektif agar penuntasan kasus tidak berhenti di tengah jalan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melupakan kasus-kasus besar. Mahasiswa bersama rakyat akan terus menjadi alarm yang mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dirampas adalah hak rakyat,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, pengamat kebijakan publik Erwina Tri, S.I.Kom., turut memberikan pandangan kritis. Ia menilai korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik sehingga membutuhkan reformasi menyeluruh, baik secara struktural maupun kultural.

“Penyelesaian korupsi tidak bisa sekadar kosmetik. Dibutuhkan political will yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan profesional secara nyata,” jelas Erwina.

Menutup diskusi, Aliansi BEM Solo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu antikorupsi. Mereka siap mengonsolidasikan gerakan secara lebih modern, tidak hanya melalui aksi di lapangan, tetapi juga lewat kampanye digital guna memperluas kesadaran publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.