1 day ago
8
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mencegah sekaligus menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi Guru BK SMP Negeri se-Kota Padang yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (8/9/2026), itu diikuti sebanyak 90 guru BK yang mewakili 45 SMP Negeri di Kota Padang.
Bimtek tersebut menjadi salah satu langkah konkret Pemko Padang dalam merespons persoalan kekerasan terhadap anak yang masih menjadi perhatian serius. Selain meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pendampingan, kegiatan itu juga diarahkan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kasus yang lebih terpadu antara sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian bersama karena kasus yang terungkap diyakini belum menggambarkan keseluruhan kondisi yang terjadi di lapangan.
Ia bahkan mengibaratkan fenomena kekerasan terhadap anak seperti gunung es. Sebagian kasus dapat terlihat dan dilaporkan, sementara kasus lainnya masih tersembunyi karena korban maupun keluarga belum memiliki keberanian atau akses untuk melapor.
“Data Kementerian PPPA mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun verbal. Namun, hanya sedikit yang melaporkan. Pelaku kekerasan sebagian besar justru orang-orang terdekat dan bisa terjadi di keluarga yang terlihat harmonis sekalipun. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak,” kata Boby.
Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan kepekaan seluruh pihak, termasuk tenaga pendidik yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari. Guru BK dinilai memiliki posisi strategis karena dapat menjadi salah satu pihak pertama yang mengetahui perubahan perilaku, kondisi psikologis, maupun persoalan yang tengah dihadapi seorang siswa.
Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padang juga menunjukkan adanya peningkatan kasus yang perlu menjadi perhatian. Pada 2025 tercatat sebanyak 61 kasus, sementara hingga pertengahan 2026 jumlah kasus yang tercatat telah mencapai 62 kasus.
“Karena itu, keterlibatan aktif guru BK sangat krusial. Anak-anak rentan menghadapi berbagai bentuk ancaman kekerasan, bahkan dari lingkungan terdekatnya,” ujar Boby.
Ia mengatakan DP3AP2KB Kota Padang juga tengah mempersiapkan nota kesepahaman atau MoU dengan Dinas Pendidikan terkait penerapan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Siaga Kependudukan. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem perlindungan anak di satuan pendidikan.
Boby juga mengingatkan masyarakat maupun pihak sekolah untuk tidak ragu memanfaatkan layanan pengaduan yang tersedia di UPTD PPA Kota Padang apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza, menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.
Menurutnya, sekolah memiliki peran penting sebagai ruang tumbuh dan berkembang bagi anak. Karena itu, seluruh unsur yang berada di dalam ekosistem pendidikan harus memiliki pemahaman yang sama dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan.
“Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pihak terkait termasuk Guru BK di lingkungan sekolah,” katanya.
Emilza menyebut Bimtek Manajemen Kasus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Guru BK diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi konseling secara administratif, tetapi mampu menjadi pendamping yang memahami kebutuhan anak serta memiliki kemampuan melakukan penanganan awal ketika muncul persoalan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari sejumlah narasumber dengan latar belakang berbeda. Perspektif penanganan kasus dari kepolisian disampaikan Ka. Team 2 Klewang Polresta Padang, Aiptu Defit Rico Dermawan. Sementara teknik pendampingan guru BK disampaikan Zadrian Ardi.
Selain itu, Tim Evaluasi Program Unggulan Pemko Padang, Marta Suhendra, turut memberikan penguatan terkait pentingnya pemetaan persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekolah. Ketua MGMP tingkat SMP Kota Padang, Edi Syafriatman, juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Marta mengatakan pemerintah membutuhkan gambaran kondisi riil di sekolah agar berbagai persoalan yang muncul dapat ditangani sejak dini. Menurutnya, pendekatan yang dibangun Pemko Padang adalah bottom-up, yakni menggali persoalan dari lapangan sehingga kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran administratif.
“Kami ingin sharing session ini mengungkap kondisi riil di sekolah. Lebih baik kasus ini terbongkar dan kita selesaikan secara terukur, daripada tersembunyi lalu meledak di kemudian hari,” ujar Marta.
Ia menilai keberanian untuk mengungkap persoalan menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan anak. Dengan adanya pemetaan yang transparan, pemerintah dan sekolah dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat sekaligus menghindari penanganan kasus secara sporadis.
Pandangan serupa disampaikan Aiptu Defit Rico Dermawan. Dalam pemaparannya, ia mendorong para guru BK untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa sehingga keberadaan guru BK tidak dipersepsikan sebagai sosok yang hanya dipanggil ketika siswa bermasalah.
Menurutnya, perubahan paradigma tersebut penting agar siswa merasa aman ketika hendak menyampaikan persoalan yang dialaminya. Guru BK harus hadir sebagai figur yang dipercaya dan menjadi tempat siswa mencari pertolongan.
“Kami memotivasi para Guru BK agar beralih menjadi ‘sahabat anak’. Pendekatan harus dilakukan secara humanis. Jangan mengabaikan sekecil apa pun laporan siswa, dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kepolisian terdekat. Kami dari Tim Klewang siap memberikan pelayanan dan pengawalan terbaik,” kata Defit.
Ia juga mendorong guru BK menerapkan strategi jemput bola. Artinya, guru tidak harus selalu menunggu laporan resmi dari siswa, tetapi aktif mengamati perubahan perilaku maupun kondisi fisik peserta didik.
Perubahan yang tampak sederhana, seperti siswa yang tiba-tiba menjadi pendiam, kehilangan semangat belajar, sering tidak masuk sekolah, mengalami perubahan interaksi sosial, atau menunjukkan tanda-tanda tekanan tertentu, menurutnya, perlu menjadi perhatian.
Dengan pendekatan tersebut, guru BK dapat menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi persoalan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.
Bimtek ini sekaligus menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar capaian akademik, tetapi juga ruang yang harus memberikan rasa aman bagi setiap anak. Perlindungan terhadap anak membutuhkan sistem yang bekerja, mulai dari kemampuan mendeteksi persoalan, keberanian melapor, pendampingan korban, hingga koordinasi dengan pihak terkait.
Pemko Padang berharap penguatan kapasitas 90 guru BK dari 45 SMP Negeri tersebut dapat diteruskan melalui praktik nyata di masing-masing sekolah. Sinergi antara DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, sekolah, kepolisian, keluarga, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang untuk memastikan setiap anak mendapatkan ruang pendidikan yang bebas dari kekerasan, sekaligus memiliki akses terhadap pendampingan ketika menghadapi persoalan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
