5 hours ago
1
PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat. Forum tersebut dinilai tidak hanya penting untuk menentukan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi pengurus LKAAM Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo bersama jajaran pengurus, pengurus LKAAM kecamatan, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang. Turut mendampingi Wali Kota, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah.
Musda IX LKAAM Kota Padang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026. Forum tersebut akan menjadi agenda penting bagi lembaga adat dalam memilih kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031 sekaligus merumuskan arah organisasi untuk lima tahun mendatang.
Fadly mengatakan, proses Musda perlu dibangun dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan kepentingan lembaga dan masyarakat. Menurutnya, semangat musyawarah mufakat merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta keberlanjutan peran lembaga adat di Kota Padang.
“Kita berharap Musda IX LKAAM Kota Padang mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan yang berlandaskan agama dan budaya, yang dapat diwujudkan melalui program-program LKAAM,” ujar Fadly.
Menurutnya, keberadaan LKAAM dan KAN memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Karena itu, penguatan lembaga adat tidak cukup hanya melalui aspek kelembagaan, tetapi juga harus diarahkan pada kontribusi nyata dalam menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Fadly turut menyoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari narkoba, tawuran, penyakit masyarakat hingga pembinaan generasi muda.
Ia menilai penyamaan persepsi antara pemerintah, LKAAM, KAN dan berbagai instansi terkait menjadi penting agar persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif, tanpa mengabaikan kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga.
“Penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait sangat penting untuk menangani persoalan narkoba, LGBT, tawuran, dan lainnya secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga. Saya rasa ini menjadi salah satu tugas pokok LKAAM ke depan untuk bersama-sama membahasnya dalam forum-forum yang independen,” katanya.
Fadly menegaskan, Pemerintah Kota Padang siap memfasilitasi berbagai kegiatan LKAAM yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, perlu tersedia ruang kolaborasi yang jelas antara pemerintah dan lembaga adat sehingga potensi niniak mamak dapat dioptimalkan dalam pembinaan masyarakat.
Kolaborasi tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi juga menyentuh persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, lembaga adat dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial dan memperkuat pembinaan generasi muda.
Penguatan peran lembaga adat tersebut juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya. Nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau diharapkan dapat terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sosial yang aman, tertib dan harmonis.
Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap keberadaan dan program lembaga adat.
Ia mengatakan, LKAAM bersama para niniak mamak se-Kota Padang siap membangun kerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersyukur sekali Pak Wali Kota dan jajaran sudah melaksanakan pembangunan secara bersama dengan kami, dan para niniak mamak se-Kota Padang. Insya Allah, segala program yang bisa dikerjasamakan dapat berjalan sebaik mungkin,” ujar Syafril.
Terkait persiapan Musda IX, Syafril menyebut panitia telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menghimpun masukan dari KAN dan jajaran LKAAM. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan pelaksanaan Musda sekaligus merumuskan arah organisasi untuk periode kepengurusan berikutnya.
Ia berharap Musda IX nantinya menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak kemenakan, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang.
“Kami berharap Musda ini menghasilkan kepengurusan periode lima tahun ke depan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan anak kemenakan, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang,” katanya.
Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan LKAAM, KAN serta para niniak mamak, Musda IX LKAAM Kota Padang diharapkan tidak berhenti pada agenda pergantian kepengurusan. Forum tersebut diharapkan menjadi titik awal memperkuat konsolidasi lembaga adat sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam menjaga nilai agama, adat dan budaya di tengah dinamika kehidupan masyarakat Kota Padang.
