2 hours ago
12
BATAM, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan setiap penerimaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri Seminar Rembuk Fiskal dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Harris Hotel & Suites Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (27/8/2026).
Seminar tersebut diikuti 24 wali kota anggota Komwil I APEKSI dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil I APEKSI.
Forum rembuk fiskal ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Selain membahas peningkatan PAD, forum juga menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, serta praktik terbaik dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan fiskal masing-masing daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari optimalisasi PAD, pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan sinergi antarpemerintah kota melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut Maigus, penguatan fiskal daerah tidak semestinya hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan angka penerimaan daerah. Lebih dari itu, peningkatan kapasitas fiskal harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola agar penerimaan yang diperoleh pemerintah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan program pembangunan.
“Kami Pemerintah Kota Padang terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Yang paling penting, penguatan fiskal ini tidak hanya berhenti pada peningkatan penerimaan, tetapi harus bermuara pada pelayanan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menekankan, pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan pendapatan yang semakin efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Digitalisasi perpajakan, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, penguatan fiskal daerah juga tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat fondasi ekonomi. Pemerintah kota perlu mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja, melakukan diversifikasi ekonomi, serta mengembangkan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Penguatan fiskal harus diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan sektor bernilai tambah, termasuk data center. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus bermuara pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Perkuat Kolaborasi melalui QRESTO
Salah satu agenda penting dalam seminar tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) antara pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi dan penerimaan daerah.
Bagi Pemerintah Kota Padang, Maigus menyebut kerja sama QRESTO sebagai momentum penting untuk memperluas penerapan inovasi digital dalam pengelolaan pendapatan sekaligus membuka ruang berbagi pengalaman dengan pemerintah kota lainnya.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi penting karena setiap pemerintah kota memiliki tantangan dan karakteristik ekonomi yang berbeda. Dengan saling bertukar pengalaman, inovasi yang telah berhasil diterapkan di satu daerah dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk dikembangkan sesuai kebutuhan.
“Digitalisasi pengelolaan pendapatan harus diarahkan pada peningkatan efektivitas penerimaan sekaligus transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tegas Maigus.
Ia berharap penguatan sistem digital tidak hanya menghasilkan proses administrasi yang lebih cepat, tetapi juga mampu membangun ekosistem perpajakan daerah yang lebih tertib, terukur, dan mudah diawasi.
Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan. Pada akhirnya, peningkatan PAD diharapkan tidak sekadar tercermin dalam laporan keuangan, tetapi dapat dirasakan langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Tindak Lanjut Program Kerja Komwil I APEKSI
Sementara itu, Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan Seminar Rembuk Fiskal merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI yang digelar di Kota Banda Aceh pada April 2026.
Muskomwil tersebut menghasilkan sejumlah Program Kerja Tahun 2026 yang kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan kolaboratif, termasuk forum rembuk fiskal di Kota Batam.
Rico menilai penguatan kerja sama antarpemerintah kota sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, terlebih di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Forum ini penting untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah kota sekaligus mengoptimalkan potensi fiskal daerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik,” ujar Rico.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas penandatanganan PKS terkait duplikasi aplikasi QRESTO sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI.
Menurut Rico, QRESTO merupakan inovasi digital yang dirancang untuk memperkuat pengelolaan pajak daerah melalui sistem yang memungkinkan pemisahan omzet usaha dan kewajiban pajak sejak transaksi berlangsung.
“Kami berterima kasih atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Duplikasi Aplikasi QRESTO sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI,” kata Rico.
Ia menjelaskan, sistem tersebut juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan transaksi secara real-time. Dengan mekanisme tersebut, penerimaan pajak dapat tercatat dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama.
Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat mempersempit celah kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan kepastian pencatatan transaksi perpajakan daerah.
Forum yang mempertemukan 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI itu pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang membahas persoalan fiskal, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kesepahaman bahwa penguatan PAD membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Bagi Kota Padang, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Peningkatan penerimaan daerah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor bernilai tambah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
