Kapolda dan Pangdam Bakal Dimutasi jika Gagal Tangani Karhutla

2 hours ago 3

Newswire

Newswire Selasa, 11 Agustus 2026 14:17 WIB

Kapolda dan Pangdam Bakal Dimutasi jika Gagal Tangani Karhutla

Sebuah helikopter mengambil air dari Ranu Regulo untuk melakukan water bombing di karhutla TNBTS, Sabtu (8/8/2026). ANTARA/HO-BPBD Lumajang\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kebijakan evaluasi terhadap Kapolda dan Pangdam masih berlaku. Keduanya terancam dimutasi apabila dinilai gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebijakan pada era Jokowi yang memutasi Kapolda dan Pangdam jika tidak mampu menangani kebakaran.

"Masih berlaku. Pada saat saya berkeliling ke daerah saya tekankan keberhasilan anda mengendalikan tadi adalah bagaimana karir anda ke depan," katanya di Kemenkopolkam, Senin (10/8/2026).

Kemampuan Kendalikan Titik Api Jadi Pertimbangan

Djamari menjelaskan kemampuan Kapolda dan Pangdam dalam mengendalikan titik api menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah mutasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah upaya pengendalian kebakaran dinilai berhasil atau tidak.

"Artinya dalam upaya pengendalian disebut berhasil atau tidak berhasil..kalau tidak berhasil dia punya konsekuensi. Tetap itu berlaku," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan kawasan Gunung Gede Pangrango.

Menurut dia, kondisi di sejumlah lokasi tersebut saat ini sudah terkendali. Di Bromo, titik api disebut hanya tersisa satu sampai dua titik.

Enam Provinsi Jadi Perhatian Pemerintah

Pemerintah juga telah melakukan pemetaan terhadap provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran. Djamari menyebut terdapat enam provinsi yang menjadi wilayah kewaspadaan.

"Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu, yaitu mulai dari Jambi... eh mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel dan itu pun sudah kita kendalikan sampai dengan saat ini," katanya.

Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Djamari mengatakan fenomena El Nino diperkirakan berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan strategi penanganan kebakaran secara berkelanjutan.

OMC Dinilai Efektif, tetapi Bergantung Awan Hujan

Menurut Djamari, operasi udara menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk menangani kebakaran, terutama melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghasilkan hujan buatan.

"Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif, yang efektif, operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB, itu yang paling efektif," ucapnya.

Namun, pelaksanaan OMC memiliki persyaratan utama, yakni adanya awan hujan yang dapat disemai. Tanpa keberadaan awan hujan, pemerintah tidak dapat menjalankan operasi untuk menghasilkan hujan buatan.

Lebih dari 107.000 Hektare Lahan Terbakar

Sebelumnya, Djamari mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektare sejak fenomena El Nino mulai aktif pada Juni 2026 hingga saat ini.

Pemerintah telah menggelar rapat untuk merespons kondisi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino kuat. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober 2026.

Menurut Djamari, kondisi cuaca tersebut berpotensi mempercepat proses kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

"Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih sampai dengan hari ini," ujarnya di Kemenkopolkam, Minggu (10/8/2026).

Djamari berharap luasan lahan yang terbakar dapat ditekan ke depan. Pemerintah akan mengerahkan berbagai sumber daya, baik personel maupun peralatan, untuk menangani Karhutla.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Yudhi Kusdiyanto

Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news