Juru Bicara Fraksi Golkar, Ismail (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Makassar atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penilaian tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Ismail, mengatakan capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara baik, transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujar Ismail, saat membacakan pandangan fraksi via zoom meeting di kantor sementara DPRD Makassar jalan Letjen Hertasning, Kamis (16/07).
Fraksi Golkar juga menilai realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah tercatat mencapai lebih dari Rp4,77 triliun atau 98,87 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi lebih dari Rp1,94 triliun atau 91,72 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Ismail, peningkatan nilai PAD dibanding tahun sebelumnya menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
“Kami melihat adanya peningkatan nominal PAD dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan mesin-mesin ekonomi daerah bekerja secara optimal,” katanya.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi belanja daerah sebesar lebih dari Rp4,30 triliun atau 85,10 persen dari pagu anggaran. Realisasi belanja modal yang mencapai lebih dari Rp783,16 miliar dinilai telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, drainase, rehabilitasi sekolah, hingga fasilitas kesehatan.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai kondisi fiskal Kota Makassar tetap kuat dengan nilai aset daerah mencapai lebih dari Rp35,82 triliun dan ekuitas sebesar lebih dari Rp35,69 triliun per 31 Desember 2025.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar menyampaikan tiga catatan strategis sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Makassar. Pertama, mendorong percepatan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan optimalisasi PAD.
“Kami mendorong SKPD pengelola pendapatan agar lebih kreatif dan inovatif melalui digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah secara menyeluruh,” ucap Ismail.
Kedua, Fraksi Golkar meminta efisiensi belanja operasional terus ditingkatkan agar ruang fiskal untuk belanja modal dan pelayanan publik semakin besar.
Ketiga, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan gratis hingga tingkat kelurahan agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Program kesehatan dan pendidikan gratis harus diawasi secara ketat di tingkat basis sehingga tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu,” tutup Ismail.
