KabarMakassar.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui berbagai inovasi, antisipasi penanggulangan bencana di darat, laut dan udara.
Tidak hanya menggandeng 23 perguruan tinggi untuk mencetak ribuan relawan muda kebencanaan, BPBD juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan akibat potensi El Nino serta meluncurkan sistem terpadu penanganan darurat di kawasan pesisir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kolaborasi bersama perguruan tinggi merupakan salah satu strategi jangka panjang dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
“Kami berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Makassar, mahasiswa mendapat pelatihan dan pembekalan kebercanaan. Mereka (mahasiswa) dipersiapkan agar memiliki kemampuan dasar ketika dibutuhkan dalam penanganan bencana,” ujar Fadli, Jumat (17/7).
Program ini ditandai dengan kick off pelatihan yang melibatkan mahasiswa sebagai calon relawan kebencanaan.
Bahkan ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi, secara bergantian mengikuti pelatihan dan pembekalan di dari BPBD Makassar.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani BPBD Kota Makassar bersama 23 perguruan tinggi di Kota Makassar.
Melalui kerja sama ini, mahasiswa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan sebelum nantinya menjadi relawan yang siap membantu pemerintah ketika terjadi keadaan darurat, baik di darat dan di laut.
“Kami memberikan pembekalan mulai dari vertical rescue, water rescue, medical rescue, manajemen bencana hingga pertolongan pertama,” jelas Fadli.
Ia menjelaskan, pelatihan sudah mulai berjalan. Pada pelaksanaan terbaru, sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BPBD, selanjutnya diikuti mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
Menurutnya, seluruh kampus yang telah menandatangani MoU memiliki jadwal pelatihan masing-masing.
“Hari ini ada sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia yang mengikuti pelatihan. Seluruh 23 kampus sudah memiliki jadwal masing-masing,” tuturnya.
“Target kami sedikitnya ada 23 ribu mahasiswa yang memiliki kemampuan dasar kebencanaan sehingga menjadi sumber daya siap pakai ketika terjadi bencana,” sambung Fadli.
Dia menilai keterlibatan perguruan tinggi akan memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mempercepat penanganan bencana di Kota Makassar.
Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga menjadi relawan terlatih yang mampu membantu pemerintah saat terjadi bencana maupun dalam kegiatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Ini menjadi salah satu inovasi BPBD Kota Makassar untuk memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi bencana sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Muhammad Fadli menambahkan, para mahasiswa dibekali materi teori, simulasi, hingga praktik penanganan bencana agar memiliki kapasitas yang memadai saat terjun di masyarakat.
“Melalui berbagai simulasi dan pembekalan teori, kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep kebencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana,” imbuh Fadli.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui peran aktif generasi muda.
Dikatakan, target mencetak 23.000 SDM tangguh bencana diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana di Kota Makassar.
Para mahasiswa nantinya akan menjadi relawan-relawan terlatih yang siap menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
“Investasi terbaik bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, peduli, dan siap melindungi sesama,” katanya.
Program ini juga diharapkan melahirkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas kebencanaan masyarakat.
“Dengan keterlibatan kalangan akademisi, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus menumbuhkan semangat kemanusiaan di kalangan generasi muda,” harap Fadli.
Selain itu, falam upaya meningkatkan kecepatan penanganan bencana, BPBD Kota Makassar juga resmi meluncurkan inovasi baru bernama SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir).
Melalui SIGAP PESISIR, BPBD menargetkan waktu respons penanganan darurat di wilayah pesisir dapat dipangkas drastis dari rata-rata sekitar 90 menit menjadi hanya 15 menit.
Menurut Fadli, kawasan pesisir Makassar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi sehingga membutuhkan sistem penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Ancaman yang dihadapi wilayah pesisir meliputi banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi pantai, cuaca buruk hingga berbagai kecelakaan di wilayah perairan.
“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi,” ungkapnya.
“Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur dan efektif,” lanjutannya.
Melalui inovasi tersebut, BPBD menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang menghubungkan seluruh unsur terkait sehingga proses koordinasi dan pengerahan personel dapat berlangsung lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
Selain mempercepat respons pemerintah, SIGAP PESISIR juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.
Warga akan diberikan pelatihan secara berkala mengenai langkah-langkah penyelamatan awal sebelum tim penolong tiba di lokasi.
Implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.
“Kami BPBD berharap SIGAP PESISIR dapat menjadi model penanganan kebencanaan berbasis kolaborasi yang nantinya dapat direplikasi oleh daerah pesisir lainnya,” tuturnya.
Selain memperkuat sumber daya manusia, BPBD Kota Makassar juga tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan panjang akibat fenomena El Nino.
Fadli mengatakan seluruh tahapan awal telah dilakukan, mulai dari asesmen lapangan hingga koordinasi lintas instansi.
Selanjutnya pemerintah akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan status penanganan yang akan diberlakukan.
Semua tahap-tahap sudah dilalui mulai daripada asesmen. Nanti ada rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder.
“Di situ nanti akan diputuskan status apa yang akan kita ambil untuk mengantisipasi kekeringan sepanjang tahun ini,” ujarnya, mengulangi.
Menurut dia, apabila nantinya pemerintah menetapkan status tanggap darurat, maka BPBD akan memiliki dasar untuk melakukan berbagai intervensi teknis, termasuk penyaluran bantuan air bersih.
Penyaluran air akan dilakukan melalui dua skema, yakni distribusi langsung menggunakan mobil tangki kepada masyarakat dan pengisian tandon-tandon air yang ditempatkan di wilayah terdampak.
“Kita akan membuat setiap daerah yang sudah kita asesmen mengalami kekurangan air mendapatkan intervensi,” katanya.
“Prioritas utama adalah masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah, karena mereka yang paling rentan ketika musim kemarau panjang,” tambah Fadli.
Hasil asesmen sementara menunjukkan terdapat potensi sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan yang berisiko mengalami kekurangan air bersih.
Namun demikian, Fadli menegaskan angka tersebut masih berupa potensi dan belum seluruhnya menjadi korban terdampak.
Ia mengapresiasi upaya Perumda Air Minum (PDAM) Makassar yang saat ini terus meningkatkan pelayanan distribusi air kepada pelanggan sehingga sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
Meski demikian, berdasarkan informasi dari BMKG, ancaman kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung sehingga pemerintah tetap harus menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Hampir semua sudah terlayani PDAM. Tetapi dengan informasi dari BMKG, kondisi ini tidak bisa bertahan lama apabila kekeringan panjang terus terjadi karena debit air otomatis akan berkurang,” terang Kalak.
Pihak BPBD juga telah mulai melakukan intervensi awal dengan menyalurkan dua unit tandon air ke wilayah prioritas.
Saat ini BPBD memiliki sekitar 57 unit tandon yang masih tersedia setelah sebagian lainnya telah didistribusikan ke sejumlah titik. Sebelumnya jumlah tandon mencapai sekitar 100 unit.
“Nanti kalau memang status tanggap darurat ditetapkan, kita akan berupaya menambah jumlah tandon agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” urai jebolan Doktor UM itu.
Menurut Fadli, tandon tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dan tidak terjangkau jaringan distribusi, terutama kawasan yang mulai mengalami kekeringan sumber air tanah.
Dia menambahkan, seluruh bentuk intervensi nantinya akan mengacu pada rencana operasi yang disusun bersama berbagai instansi, di antaranya BMKG, Basarnas, PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Rencana operasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan personel, distribusi air bersih hingga besaran dukungan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun bantuan pemerintah pusat dan berbagai lembaga kemanusiaan.
“Kalau nanti status sudah ditetapkan pemerintah, maka seluruh stakeholder akan bergerak sesuai perannya masing-masing sehingga penanganan bisa dilakukan secara terpadu,” tukasnya.
