Danantara Jamin DSI Transparan, Kedepankan Dialog dengan Pengusaha

Foto ilustrasi impor dan eksport. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan mandat pemerintah mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Komitmen tersebut ditegaskan menjelang dimulainya masa transisi kebijakan ekspor melalui DSI yang berlaku mulai 1 Juni 2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan prinsip tata kelola yang baik menjadi fondasi utama operasional DSI. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga sejak awal agar tujuan pemerintah dalam memperbaiki tata niaga ekspor sumber daya alam dapat berjalan sesuai target.

“Tadi disampaikan dengan sangat jelas di pihak kami, di PT Danantara Sumberdaya Indonesia, tentu kita memastikan, yang pertama, bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable,” kata Dony dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

DSI memperoleh penugasan khusus dari pemerintah untuk mengelola sekaligus mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang menjadi fokus pengelolaan meliputi batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pemerintah menyiapkan implementasi DSI dalam dua tahapan. Pada fase pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan menjalankan fungsi sebagai penilai dan perantara dalam transaksi antara penjual domestik dan pembeli luar negeri.

Selanjutnya, pada tahap implementasi penuh yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan berperan sebagai pihak yang membeli komoditas dari eksportir dalam negeri sebelum menjualnya kembali ke pasar internasional. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis nasional.

Dony menilai pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menerapkan kebijakan tersebut, termasuk memberikan masa transisi selama sekitar tujuh bulan agar pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.

“Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto), bahwa pemerintah tentu sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember,” ujar Dony.

Menurut dia, aspek transparansi menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan implementasi DSI. Karena itu, Danantara berupaya memastikan seluruh proses pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak.

“Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik, kalau dikelolanya tidak baik, nanti menjadi problem,” kata dia.

Selain menyiapkan sistem tata kelola, Danantara juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan selama masa transisi berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap masukan sekaligus memastikan mekanisme operasional DSI dapat diterima oleh pelaku usaha.

Dony mengatakan diskusi intensif akan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk eksportir dan pengusaha komoditas, guna membahas sejumlah aspek teknis yang akan diterapkan dalam sistem baru tersebut.

“Tentu kita juga berharap keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha,” kata Dony.

“Dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha,” ujarnya menambahkan.

Pembahasan mengenai mekanisme harga menjadi salah satu agenda penting dalam masa transisi tersebut. Pemerintah dan pelaku usaha akan merumuskan formula yang dinilai mampu menjaga kepastian bisnis sekaligus mendukung tujuan perbaikan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara