Bakom: Kunjungan Prabowo ke Prancis Harus Diukur dari Hasilnya

Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari. /Instagram-Bakom RI.

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis perlu dinilai berdasarkan manfaat konkret yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata dari jumlah perjalanan luar negeri yang dilakukan. Menurutnya, ukuran utama dari sebuah kunjungan kenegaraan adalah dampak yang dihasilkan bagi kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi berbagai pandangan yang menilai frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis berpotensi membebani anggaran negara. Ia menekankan bahwa setiap agenda luar negeri pemerintah memiliki tujuan strategis yang harus dilihat dari hasil akhirnya.

"Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," katanya di Jakarta, Minggu.

Qodari menyatakan pemerintah meyakini berbagai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menghasilkan peluang dan manfaat yang signifikan bagi Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, investasi, maupun penguatan hubungan bilateral kedua negara.

"Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya.

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah melakukan empat kali kunjungan ke Prancis dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Setiap kunjungan memiliki agenda dan fokus kerja sama yang berbeda.

Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 ketika Prabowo menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis di Paris. Kehadiran Indonesia dalam agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Selanjutnya, pada 23 Januari 2026, Prabowo kembali mengunjungi Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis.

Kunjungan ketiga berlangsung pada 14 April 2026 melalui pertemuan empat mata antara Prabowo dan Macron. Agenda utama dalam pertemuan tersebut mencakup pembahasan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang.

Sementara itu, kunjungan terbaru yang dilakukan pada 28 Mei 2026 menghasilkan capaian ekonomi yang cukup besar. Dalam agenda tersebut, Indonesia dan Prancis menyepakati empat perjanjian komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang digelar pada 28 Mei 2026. Forum tersebut dibentuk untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sejumlah kesepakatan bisnis tersebut dicapai dalam rangka memperluas kerja sama ekonomi Indonesia dan Prancis di berbagai sektor potensial.

Peluncuran France-Indonesia High Level Business Council turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pemerintah menilai forum tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong peningkatan investasi dan kerja sama strategis yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara