9 hours ago
8
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang memastikan segera menindaklanjuti kebutuhan lahan untuk mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di kawasan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Proyek strategis yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat Maria Doeni Isa, sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Fadelan Fitra Masta.
Fadly mengatakan, percepatan pembangunan SPAM Palukahan menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, keberadaan SPAM dengan kapasitas produksi yang besar akan memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pelayanan air minum di Kota Padang.
Proyek SPAM Palukahan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Infrastruktur tersebut nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas produksi air bersih hingga 500 liter per detik.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan adalah ketersediaan lahan. Fadly memastikan Pemko Padang akan bergerak cepat melakukan proses penyelesaian kebutuhan lahan agar pembangunan tidak terkendala persoalan administratif maupun teknis.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” kata Fadly.
Ia menilai, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, legislatif, dan pihak teknis menjadi kunci agar proyek strategis tersebut dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan. Pemko Padang, kata dia, siap menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan SPAM Palukahan. Ia meminta Pemko Padang bersama BPBPK Sumatera Barat meningkatkan koordinasi, khususnya dalam menyelesaikan persoalan lahan yang masih menjadi salah satu prasyarat utama pembangunan.
Andre menyebut total kebutuhan lahan untuk pembangunan SPAM Palukahan mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Dari luasan tersebut, saat ini sekitar 5.000 meter persegi telah tersedia sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 8.000 meter persegi yang perlu segera dipenuhi.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi,” ujar Andre.
Menurutnya, pembangunan SPAM Palukahan memiliki arti penting bagi keberlanjutan pelayanan air bersih di Kota Padang. Dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik, SPAM tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat.
Andre menjelaskan, SPAM Palukahan juga diproyeksikan menjadi pengganti instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang saat ini dinilai sudah tidak optimal dalam mendukung kebutuhan pelayanan air bersih masyarakat.
“SPAM ini akan menyediakan air bersih 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang sebagai pengganti instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal,” katanya.
Selain membahas percepatan SPAM Palukahan, pertemuan tersebut juga membicarakan sejumlah agenda pembangunan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan penguatan infrastruktur lingkungan di Kota Padang.
Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui skema Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-RDF). Pemko Padang juga membahas rencana reboisasi serta dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di daerah.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan kota terhadap infrastruktur persampahan dan pengendalian dampak lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Fadly juga menyampaikan kondisi Kota Padang pascabencana banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026. Bencana tersebut kembali berdampak terhadap sejumlah masyarakat dan menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penanganan di berbagai sektor.
Fadly berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan penanganan pascabencana, termasuk kemungkinan penyesuaian program pembangunan yang terdampak kondisi kebencanaan.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” ujarnya.
Fadly menegaskan, seluruh hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemko Padang. Terutama untuk kebutuhan lahan SPAM Palukahan, pemerintah daerah akan mempercepat proses penyelesaian agar proyek bernilai sekitar Rp400 miliar itu dapat segera direalisasikan.
Dengan kapasitas 500 liter per detik, SPAM Palukahan diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur air minum, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pelayanan air bersih Kota Padang. Dukungan pemerintah pusat dan pengawalan DPR RI dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan tersebut berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
